Luas laut : ± 5,8 juta km2

• LUAS LAUT : ± 5,8 JUTA KM2,

• PULAU : ± 17.480

• GARIS PANTAI : ± 95.181 KM (TERPANJANG KE-4 SETELAH RUSIA);

• POTENSI SUMBER DAYA HAYATI & NON HAYATI :

• Perikanan : US$ 31.935.651.400/th (PKSPL IPB,1977)

• Wilayah pesisir : US$ 56.000.000.000 (ADB 1997)

• Bioteknologi : US$ 40.000.000.000 (PKSPL-IPB, 1997)

• Wisata Bahari : US$ 2.000.000.000/ th(DEPBUDPAR, 2000)

• Minyak bumi : US$ 6.643.000.000/th (PIT-IAGI 1999)

• Transportasi laut : US$20.000.000.000/th (DMI, Bappenas, DEPHUB, 2003)

• JUMLAH KESELURUHAN : ± US$ 171.000.000.000 / THN
• Atau + 1.700 Triliun rupiah/tahun

Belum ada Kebijakan Kelautan Indonesia

• Belum ada Kebijakan Kelautan Indonesia

• Belum ada Undang-undang tentang Kelautan

• Mindset yang cenderung ke darat (land based)

Menghasilkan Kebijakan Kelautan Indonesia

• Menghasilkan Kebijakan Kelautan Indonesia

• Menghasilkan Undang-undang tentang Kelautan

• Perlu ada sosialisasi tentang Wawasan Kelautan (untuk mengubah mindset ke laut)

• Perlu dibentuk DEKIN di daerah

UUD Tahun 1945

• UUD Tahun 1945

• Deklarasi Djuanda Tahun 1957

• UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

• UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

• UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

• UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

• UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

• UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan

• UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

• UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

• UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Teknologi

• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional

• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

• UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”

• “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”