Peraturan daerah kota pekanbaru
Yüklə 226,26 Kb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
- Pasal 3
- Pasal 12
- Pasal 17
- Pasal 26
- Pasal 28
- Pasal 33
- Pasal 35
- Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 39
- Pasal 43
I. UMUMKabupaten Siak memiliki posisi yang startegis secara internasional dan dilalui aliran sungai Siak yang sangat menunjang perkembangan Kabupaten Siak pada masa yang akan datang sesuai dengan perencanaan Nasional sebagai Daerah pengembangan kawasan adalah untuk kegiatan Pelabuhan, Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. Tentang alam tersebut terutama potensi sungai sebagai prasarana transportasi dengan kedalaman alamiah dan kecilnya pendangkalan serta posisi geografis yang berdekatan dengan jalur pelayaran Internasional Selat Malaka sangat menunjang bagi pengembangan pelabuhan. Dengan potensi ini, Pelabuhan merupakan Development agent yang mempunyai multiplier effect yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan pertumbuhan Kabupaten Siak. Sebagai Development Agent, pelabuhan di Kabupaten Siak dapat memberikan nilai tambah dari efisiensi biaya transportasi sehingga biaya produksi akan lebih rendah dan akhirnya mempengaruhi biaya yang harus di bayar masyarakat. Pengaruh lebih lanjut adalah daya tariknya terhadap investasi swasta dan penyerapan tenaga kerja sehingga akan menjadikan Kabupaten Siak sebagai pusat pertumbuhan yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau dan Nasional. Kondisi diatas dapat dicapai apabila ketentuan operasional sebagai Development Agent dipenuhi. Ketentuan tersebut diantaranya adalah persaingan usaha yang sehat dan kompetitif tanpa adanya pemberian monopoli kepada salah satu pihak yang akan berakibat tidak efisiennya biaya produksi (ekonomi biaya tinggi). Pencapaian kondisi ideal sebagaimana yang diharapkan, terdapat kendala karena adanya hal normative yang dilanggar dan akhirnya sangat merugikan secara keseluruhan karena multiplier effect yang diharapkan tidak terjadi. Hal normative tersebut adalah adanya monopoli yang dilakukan sebuah perusahaan (Corporate) yaitu PT. (Persero) Pelindo I. Pembangunan infrastruktur akan efektif dalam mendukung berbagai kegiatan apabila dalam pengejawantahan tata ruang merupakan satu – satunya yang terpadu dari fungsi-fungsi lingkungan hidup, aksesibilitas Transportasi, pola penyalahgunaan lahan dan efektitas interaksi kegiatan. Kondisi seperti tersebut diatas, belum dapat dicapai karena belum adanya pemisahan kewenangan pengelolaan baik tata ruang maupun administrasinya antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. (Persero) Pelindo I sehingga terjadi ketidaksinkronan pengelolaan pembangunan dan pelabuhan yang ditandai dengan minimnya intrastruktur dari dan ke pelabuhan yang mengakibatkan beban pada kawasan di luar pelabuhan seperti kemacetan, rusaknya jalan akibat beban yang berlebihan yang semuanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Hal tersebut di atas harus segera diakhiri, dan untuk itu perlu adanya penataan ulang antara lain masalah kepelabuhan di Kabupaten Siak sesuai dengan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi dan menghilangkan praktek monopoli berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penataan tersebut diatas konsistensinya perlu didukung oleh Peraturan daerah yang kondusif. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 disebutkan Kewenangan Daerah Kota mencakup semua Kewenangan Pemerintah selain kewenangan yang terkecuali dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9. Dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan Kewenangan Daerah di wilayah laut meliputi: a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut batas wilayah laut tersebut; b. Pengaturan kepentingan administrasi; c. Pengaturan tata ruang; d. Penegakan hukum terhadap pengaturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan oleh Pemerintah;
Bahwa dalam Pasal 119 undang-undang tersebut dinyatakan Kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 11 berlaku juga dikawasan kita yang terletak di dalam Daerah Otonomi, yang meliputi antara lain Pengawasan Pelabuhan. Bahwa dalam Pasal 129 ayat (2) dinyatakan bahwa Instansi Vertikal selain yang mengenai bidang-bidang luar negeri, pertahanan keamanan, pengadilan, moneter dan fiscal serta agama menjadi Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kewenangan di wilayah Perairan adalah sepanjang sungai / laut yang berada dalam wilayah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum pada peta terlampir. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2)
Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1)
Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d
Yang dimaksud dengan Kelestarian Lingkungan adalah memperhatikan ketentuan – ketentuan tentang penanganan pencemaran dan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Huruf e
Cukup Jelas Huruf f
Cukup Jelas Huruf g
Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat dipergunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut yang meliputi kegiatan menaikan dan menurunkan penumpang dan atau kegiatan membongkar dan memuat barang. Huruf b Yang dimaksud dengan Pelabuhan Darat adalah Pelabuhan yang berlokasi di daratan dan tidak memiliki fasilitas dermaga yang dipergunakan untuk melayani angkutan barang ekspor dan impor yang semua prosedur administrasinya dapat dilaksanakan dipelabuhan tersebut dengan menyediakan perangkat yang dibutuhkan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a
yang dimaksud dengan fungsi Pemerintah adalah fungsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Huruf b
Yang dimaksud dengan fungsi ekonomi Pelabuhan dan Penunjangnya adalah Kegiatan bisnis pelabuhan dan usaha lainnya yang menyangkut jasa kepelabuhanan. Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Penyelenggara diberikan kewenangan penuh adalah untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan yang telah ditetapkan sesuai dengan DLKr dan DLKp pelabuhan dimaksud. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan adalah bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dimaksud bersifat Penuh, tidak terbagi-bagi dan tidak dapat di limpahkan ke pihak manapun. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan adalah wilayah daratan dan / atau perairan dengan batas-batas yang ditentukan dengan koordinat geografis. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Rencana Induk Pelabuhan adalah Master Plan dari Pelabuhan yang dibuat oleh masing – masing penyelenggara pelabuhan . Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan adalah Pelabuhan ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas
Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penyelenggara memanfaatkan wilayah perairan dan daratan yang telah ditetapkan dalam DLKr dan DLKp. Ayat (2)
Cukup Jelas. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a
Cukup Jelas. Huruf b
Yang dimaksud dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah Sarana, yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi mambantu posisi dan / atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan / atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar. Ayat (2) Huruf a Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyedian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah untuk memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran dalam pengoperasian pelabuhan. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas . Huruf e Cukup Jelas. Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Bangunan dalam ayat ini adalah Bangunan yang belum tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pengerukan adalah Pekerjaan Penggalian bawah air dan pemindah Material hasil galian pada kolam Pelabuhan dan Alur Pelayaran; Yang dimaksud dengan Reklamasi adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi daratan yang rusak atau berubah karena abrasi ke kondisi semula; Yang dimaksud dengan Tanah Timbul adalah daratan yang sebelumnya tidak ada, dikarenakan pengaruh alam manjadi ada; Yang dimaksud dengan Salvage adalah kegiatan pengangkatan kerangka kapal dan / atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkatan benda-benda berharga; Yang dimaksud dengan Kegiatan Bawah Air adalah berupa pembangunan, pemasangan konstruksi dan atau instalasi yang dilakukan di bawah air; Sepanjang Peraturan daerah mengenai pengaturan Izin kegiatan reklamasi dan pengurungan belum ada, maka izin kegiatan dimaksud dikeluarkan oleh walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD. Ayat (3) Angka 1
Cukup Jelas. Angka 2
Cukup Jelas. Angka 3
Cukup Jelas Angka 4
Yang dimaksud dengan Kelestarian Lingkungan adalah pemeliharaan bukan untuk setiap kali kegiatan melayani kepentingan umum, namun cukup pada saat pertama kali melayani kepentingan umum dimaksud. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 26 Ayat (1)
Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (1)
Ketentuan yang berlaku dalam ayat ini adalah bahwa kegiatan – kegiatan tersebut dapat dilakukan Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing penyelenggara dimaksud. Huruf a
Cukup Jelas Huruf b
Cukup Jelas. Huruf c
Cukup Jelas. Huruf d
Cukup Jelas Huruf e
Cukup Jelas Huruf f
Cukup jelas Huruf g
Cukup Jelas Huruf h
Cukup Jelas Huruf i
Cukup Jelas Huruf j
Cukup Jelas Huruf k
Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pelayaran Jasa Pemanduan Kapal-kapal yang dilakukan oleh petugas Pandu alam proses sandar maupun lepas sandar diperairan wajib pandu; Yang dimaksud dengan Jasa Kapal Tunda adalah kegiatan menunda kapal yang akan sandar atau lepas sandar yang dilakukan dengan kapal tunda. Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Cukup Jelas Pasal 34 Huruf a
Cukup Jelas. Huruf b
Cukup Jelas. Huruf c
Cukup Jelas. Huruf d
Yang dimaksud dengan Pengembalian Biaya dan Investasi adalah bahwa dalam penetapan tarif pelayanan jasa kepalabuhanan harus memperhatikan kepentingan dari penyelenggara pelabuhan yang telah mengeluarkan investasi dalam pembangunan pelabuhan dan biaya untuk pengoperasian serta perawatan. Huruf e
Cukup Jelas Huruf f
Cukup Jelas Pasal 35 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup Jelas Pasal 37 Ayat (1) Dalam penetapan tafif jasa kepelabuhanan memperhatikan usulan dari Penyelenggara Pelabuhan berkaitan dengan struktur biaya investasi dan pengoperasian masing-masing pelabuhan.
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa atas pelayanan jasa kepelabuhanan, pemungutan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan; Atas pelayanan jasa kepelabuhanan dimaksud dikenakan pajak atau retribusi, Pajak atau retribusi tidak dapat dikenakan pada jenis jasa yang sama.
Cukup Jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2), Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2004 Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Nomor :
Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura Pada Tanggal : BUPATI SIAK H. ARWIN AS,SH Disidangkan di : Siak Sri Indrapura Tanggal : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK Drs. H. SAID HASYIM Pembina Tk. I NIP. 010165255 Yüklə 226,26 Kb. Dostları ilə paylaş:
| ||||||||