Program fasilitasi
IV. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pemantauan
Yüklə 2,45 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Pelaporan
- PANDUAN PROGRAM
- I. PENDAHULUAN
IV. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
Pemantauan fasilitasi Program Penerapan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata Desa Vokasi Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh: 1) Perguruan Tinggi yang bersangkutan, 2) Tim Pelaksana program pengabdian, dan 3) Tim Reviewer yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
Peserta Program Penerapan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata Desa Vokasi Provinsi Jawa Tengah yang didanai berkewajiban menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut ini.
PROFIL PROGRAM
PANDUAN PROGRAMPenerapan Dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata Melek Teknologi PENERAPAN DAN PENGEMBANGANKULIAH KERJA NYATA MELEK TEKNOLOGIPERGURUAN TINGGI PROVINSI JAWA TENGAH OLEH: TIM PENYUSUN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN Jl. Pemuda No. 134 - Semarang  2 0 1 5
I. PENDAHULUANA. LATAR BELAKANGSelama 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami banyak perubahan serius baik di bidang ekonomi, sosial, bahkan budaya. Sayangnya, hampir semuanya mengarah ke ketidakberdayaan masyarakat menghadapi perubahan. Indikasinya terlihat dari peningkatan Indeks Gini dari 0,34 (2000) menjadi 0,38 (2005), dan melonjak menjadi 0,47 (2012). Salah satu konsekuensinya adalah semakin meningkat dan meluasnya indeks keresahan sosial dari 0,41 (2002) menjadi 0,57 (2012) (UNDP, 2002; 2012), meningkatnya kekerasan, serta terjadinya gejala disintegrasi sosial di berbagai tingkat sosial. Ironisme sosial (social irony) juga semakin terbuka. Petani yang menerima beras miskin meningkat dari 6,2% (2004), menjadi 19,7% (2012) (BAPPENAS, 2004; 2012). World Bank (2004; 2012) juga mencatat spending rate masyarakat desa di Indonesia untuk kebutuhan dapur meningkat dari 27,6% (2004) menjadi 32,8% (2012), atau hampir sepertiga kebutuhan dapur masyarakat desa diperoleh dari luar usaha tani di luar lingkungan hidup mereka. Semua ini terjadi karena tatanan liberalisme ekonomi yang semakin vulgar mengatur semua sendi kehidupan negeri ini. Di masa mendatang, kondisi ini akan semakin memburuk. Melalui Permenkeu No 128/PMK.011/2010 pemerintah membebaskan bea masuk semua produk impor, baik mentah maupun olahan, yang berarti industri dalam negeri harus menghadapi serbuan produk impor yang jauh lebih murah dengan mutu lebih baik. Tidak cukup sampai disini, sudah muncul Bali Agreement 2013, yang menyepakati penghapusan hambatan non tarif dalam perdagangan multilateral WTO, termasuk produk pertanian dan olahannya. Ironisnya, agreement ini justru diinisiasi delegasi Indonesia, yang notta-benne sejak tahun 2002 mempelopori gerakan G-33, yang secara gigih memperjuangkan agar produk pertanian dan olahannya tidak disertakan dalam liberalisasi perdagangan multilateral. Fakta-fakta selama ini memperlihatkan bahwa tekanan paling besar akibat liberalisasi ini adalah bertambahnya penduduk miskin, terbelakang, terpencil, dan terpuruk. Kondisi ini diindikasikan dengan meningkatnya angka kelaparan, kekurangan gizi, yang bermuara pada kehilangan fungsi sosial masyarakat serta kehilangan potensi dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan akses sosial-ekonomi (Goeritno dkk, 2013). Tekanan tersebut dapat diperkecil bila di masyarakat, muncul pemberdayaan sosial dan ekonomi, yang mengangkat harkat dan martabat mereka secara mandiri, menggunakan bahan dan produk dari tataran mereka sendiri, dan terlepas dari ketergantungan produk impor. Tujuan itu sangat mungkin dicapai bangsa Indonesia umumnya, dan Jawa Tengah khususnya. Sumber daya alam dan sosial di Jawa Tengah sangat tinggi dan berragam, dan semuanya sangat potensial untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Salah satu upaya untuk mengangkat potensi tersebut adalah melalui teknologi terapan, yang efektif diaplikasikan oleh dan untuk kepentingan mereka. Upaya ini selaras dengan amanah konstitusi UUD 1945, sebagai mana dinyatakan pada Pasal 31 ayat (5) Amandemen ke empat, menyebutkan, “Pemerintah memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” Sejak tahun 2002, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah membiayai hampir 1.200 judul penelitian, lebih kurang 40% diantaranya berbasis teknologi, dan secara spesifik telah mengembangkan lebih dari 150 judul teknologi. Bertumpu pada semangat konstitusi dan realita yang dihadapi pada saat ini, maka Dinas Pendidikan memandang perlu mengangkat hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi tersebut guna mengangkat harkat dan martabat masyarakat Jawa Tengah secara aktual. Oleh sebab itu, mulai tahun anggaran 2016, Dinas Pendidikan mengembangan skim Kuliah Kerja Nyata (KKN) khusus Melek Teknologi (KKN-MT). Melalui skim ini, para akademisi, peneliti dan perekayasa teknologi di seluruh perguruan tinggi di Jawa Tengah dapat mengaplikasikan teknologi yang telah mereka kembangkan, untuk menjawab kebutuhan dan persoalan nyata masyarakat Jawa Tengah tersebut.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||