Republik indonesia k. H. Abdurrahman wahid

28

dengan aneka bantuan kemanusiaan, hingga upaya rekonsiliasi untuk kerusuhan sosial dan penanggulangan trauma untuk kasus bencana alam. Kerjasama dengan lembaga swadaya dan organisasi masyarakat juga terus digalang dalam kerja gotong royong, baik untuk rehabilitasi lingkungan fisik maupun pemulihan ekonomi masyarakat. Suatu gejala menggembirakan adalah tingginya solidaritas sosial masyarakat, terbukti dengan mengalirnya berbagai bantuan spontan dari semua pihak kepada penduduk yang terkena bencana atau menjadi korban kerusuhan sosial.

Kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta ketertinggalan pembangunan di beberapa propinsi, dilakukan melalui keterpaduan program masing-masing instansi, serta percepatan pelaksanaannya. Koordinasi juga dilakukan dalam penggalangan dana, terutama bantuan luar negeri melalui negara-negara donor secara bilateral dan multilateral.

Di Aceh misalnya, telah dilakukan aksi bersama untuk rehabilitasi kerusakan berbagai sarana pendidikan, kesehatan, keagamaan, fasilitas umum, dan permukiman penduduk. Sebelumnya, berbagai kegiatan untuk memperbaiki keadaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok wanita dan mahasiswa, serta pengusaha lokal. Termasuk di dalamnya upaya pengembalian Sabang sebagai pelabuhan bebas dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitasi dukungan investasi dari negara-negara sahabat. Kita bersyukur usaha-usaha ini mulai mendapat respon positif dari masyarakat setempat.

Di Irian Jaya suatu tindak percepatan (crash program) telah dirancang bersama antar berbagai instansi untuk mendukung pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di propinsi itu. Setiap instansi telah melakukan realokasi dan merevisi program­programnya untuk maksud itu. Berbagai proses birokrasi yang menghambat, diupayakan untuk dihilangkan. Prioritas pembangunan diarahkan pada fasilitas kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pembangunan infrastruktur perhubungan dan irigasi pun menjadi perhatian kita.

29
Di Maluku dan Maluku Utara berbagai upaya terpadu telah pula dilakukan. Rehabilitasi sosial, mental spiritual, fisik dan ekonomi masyarakat dilakukan bersama-sama antar instansi serta dengan LSM, dan para pengusaha. Prakarsa rekonsiliasi oleh berbagai organisasi keagamaan dan kelompok masyarakat telah sempat membawa hasil berupa kesepakatan-kesepakatan untuk memulihkan keadaan. Ribuan rumah, sarana ibadah, sekolah dan infrastruktur lainnya telah sempat terbangun.

Namun, sangat disayangkan bahwa kemudian terjadi lagi provokasi menuju konflik-konflik baru yang membuyarkan semua hasil yang telah dicapai. Tetapi, sejalan dengan upaya-upaya untuk memulihkan keamanan di daerah-daerah paling rawan, pembangunan kembali di pulau-pulau yang lebih aman, baik di Maluku Tenggara maupun Maluku Utara tetap dilakukan oleh masyarakat lokal bersama instansi-instansi pusat. Bantuan kemanusiaan terus diupayakan melalui berbagai cara dan jalan masuk yang memungkinkan.

Penanggulangan akibat bencana alam di Banggai, Belu, Bengkulu dan Sukabumi telah dilaksanakan secara lebih sistematis dan terorganisir. Kegiatannya mencakup bantuan tanggap darurat, penilaian atas kerusakan, rehabilitasi serta penelitian atas kemungkinan terjadinya bencana susulan.

Harus diakui bahwa cumber daya yang tersedia pada pemerintah belum pernah cukup untuk mengatasi semua permasalahan secara tuntas. Harapan masyarakat yang tertimpa bencana seringkali jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk memenuhinya. Kepanikan-kepanikan terutama di awal bencana, menyebabkan sering tidak efektifnya penyaluran bantuan. Karenanya, direncanakan untuk membuat suatu unit kerjasama lintas sektoral guna meningkatkan kesiapan dan kapasitas daerah-daerah rawan bencana untuk menghadapi bencana alam.
Pimpinan dan anggota Majelis yang saya hormati,

Perlu pula saya sampaikan bahwa penanganan dampak kerusuhan sosial di Kalimantan Barat saat ini telah mencapai titik

30

terang, dengan telah siapnya para pengungsi lokal sebanyak 2000 KK untuk dimukimkan sebagai transmigran lokal atau mengikuti program pemukiman sisipan. Mereka akan langsung mempunyai penghidupan baru dalam sistem perkebunan rakyat yang didukung oleh pengusaha setempat.

Namun harus saya akui, bahwa belum semua dampak kerusuhan sosial berhasil ditangani. Rehabilitasi fisik dan ekonomi bagi masyarakat korban kerusuhan sosial di Sulawesi Tengah, Lombok, atau Tegal belum bisa dilakukan sepenuhnya. Pemerintah memiliki keterbatasan. Ini juga yang menyebabkan penanganan pengungsi eks Timor Timur masih dihadapkan pada berbagai kesulitan. Pengorganisasian para pengungsi yang berada di wilayah NTT juga mengalami hambatan. Upaya badan internasional untuk memulangkan sebagian pengungsi ke Timor Timur belum tuntas. Meskipun demikian, semua upaya akan terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan ini.
Pimpinan dan para anggota Majelis yang saya hormati,

Seraya memahami betapa berat tugas yang harus kita emban ke depan, pemerintah tetap kokoh dalam tekadnya untuk mengambil segala langkah yang layak untuk segera membawa negara dan bangsa ini keluar dari krisis multi dimensi yang hingga saat ini masih kita rasakan.

Kebijakan dan langkah pemerintah untuk secara konsisten dan konsekuen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, akan terus dikembangkan. Hal ini akan dilaksanakan terutama dengan melakukan tindakan hukum yang tegas untuk mengikis praktik KKN di lingkungan instansi/lembaga pemerintah, meningkatkan independensi lembaga peradilan disertai dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moralnya, serta peningkatan transparansi informasi dan pengambilan keputusan.

Agenda demokratisasi di lingkungan pemerintahan dan lembaga-lembaga kenegaraan akan terus dilaksanakan. Karena itu, pembahasan panitia ad-hoc MPR atas perubahan UUD 1945 terus kami ikuti dengan cermat. Semoga basil penyempurnaan itu dapat memberi landasan yang lebih kuat bagi bekerjanya mekanisme

31
demokrasi dalam sistem kenegaraan dan kebangsaan kita. Semua penyelenggara negara, apapun fungsi dan tingkatannya, mestilah terikat dan harus patuh pada sistem, etika, dan aturan main yang dibangun atas logika dan norma demokrasi, serta nilai-nilai konstitusionalisme.

Penyiapan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang politik dan pelaksanaan otonomi daerah juga terus dilakukan. Khusus untuk otonomi propinsi Irian Jaya dan Aceh Insya Allah, sudah dapat dibahas dengan DPRD masing-masing daerah pada bulan ini juga, sebelum dilanjutkan ke DPR RI. Pembahasan pendahuluan ini diperlukan untuk mencari titik temu antara aspirasi daerah dengan kewajiban pemerintah nasional menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan demokratisasi politik itu, pemerintah juga akan terus mendorong terwujudnya demokrasi ekonomi yang akan membuka ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam berbagai interaksi ekonomi dan bisnis. Dalam konteks demokratisasi ekonomi ini tercakup pula upaya penguatan posisi masyarakat di dalam berhadapan dengan lembaga-lembaga pengambil keputusan di bidang Ekuin, publik atau private.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengatasi kemiskinan, pemerintah akan terus melakukan koordinasi agar program-programnya lebih tajam mencapai sasaran. Koordinasi ini terutama akan diselaraskan dengan komitmen semua instansi untuk melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah secara konsekuen.

Khusus tentang perbaikan kesejahteraan pegawai negeri, pemerintah akan melakukannya secara bertahap, disertai dengan peningkatan kesejahteraan pekerja, nelayan, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program kredit mikro, jaminan kesejahteraan sosial, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, akses prasarana yang layak, kecukupan pangan, dan perluasan kesempatan kerja sangat penting dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, penegakan HAM bagi perempuan, dan pendayagunaan perempuan akan terus ditingkatkan untuk menanggulangi berbagai masalah kekerasan dan ketidakadilan.

32

Pimpinan dan Anggota Majelis yang saya hormati,

Tahun ini adalah tahun yang amat menentukan bagi perjalanan bangsa Indonesia. Pertalian komitmen, tanggung jawab dan prakarsa bersama kita juga amat menentukan bagi nasib dan masa depan bangsa kita. Melalui perhelatan akbar ini kita tengah diuji apakah kita semua, terutama para pemimpin dan alit politik, dapat membangun semangat persatuan dan kebersamaan baru, yang. sesungguhnya merupakan jiwa dan nilai fundamental yang diwariskan oleh para pendahulu dan pejuang republik, untuk bersama-sama mengatasi semua permasalahan nasional, demi rakyat Indonesia yang kita cintai bersama.

Dunia tengah melihat kita semua, dan kitapun tengah mengukir sejarah Indonesia Baru di awal Milenium Baru. Dua ratus juta lebih rakyat Indonesia akan merasa amat bersyukur dan berbahagia jika dengan kearifan, kecerdasan dan jiwa besar, kita dapat menghasilkan sesuatu yang benar-benar menjadikan solusi nasional dalam nuansa yang demokratis dan tertib, serta penuh dengan etika dan tata krama politik, untuk masa kini dan masa depan, dan bukan sebaliknya gagal untuk membangun konsensus dan menemukan solusi yang tepat.

Selaku Kepala Pemerintahan yang memikul tugas dan tanggung jawab yang amat berat, sesuai dengan amanah GBHN dan harapan seluruh rakyat Indonesia, saya sungguh ingin bekerja dan berupaya sekuat tenaga, agar kinerja pemerintahan terus semakin meningkat, dengan kebijakan dan strategi yang tepat, serta dengan agenda dan prioritas yang makin tajam. Saya akan belajar banyak dari kekurangan dan kelemahan dalam sepuluh bulan pertama ini, agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Sebaliknya, apa yang telah berhasil diraih oleh pemerintah tentu akan kami jadikan landasan dan batu pijakan untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar lagi.

Yang jelas, tekad dan determinasi pemerintah untuk terus mengatasi krisis, menjaga keutuhan negara dan melaksanakan reformasi tidak akan pernah surut, seberat apapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Demikian pula, pemerintah akan tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk terus mengembangkan

33
k
34
ehidupan demokrasi, hak-hak asasi manusia, keadilan, supremasi hukum, kesejahteraan rakyat, otonomi daerah, stabilitas dan ketertiban masyarakat.

Dengan jiwa besar dan perasaan tutus, saya harus mengatakan bahwa untuk mengemban tugas-tugas yang amat berat namun mulia itu, pemerintah memerlukan dukungan dari seluruh rakyat Indone- sia, karena tanpa itu pemerintah tidak akan mampu melaksanakannya dengan baik. Kritik, komentar dan pandangan dari segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat sungguh saya perlukan, demi meningkatkan efektifitas dan kinerja pemerintah yang saya pimpin dewasa ini.

Kepada seluruh rakyat Indonesia saya memohon maaf jika dalam waktu sepuluh bulan ini pemerintah belum sepenuhnya dapat menyelesaikan seluruh persoalan. Tetapi percayalah bahwa kami akan berupaya, bekerja keras, dan terns berjuang untuk dapat berbuat lebih banyak lagi.

Akhirnya, dengan memohon restu Majelis yang mulia ini, ijinkanlah saya mengakhiri pidato ini dengan ucapan terima kasih yang tutus atas kesabaran dan perhatian Saudara-saudara, disertai permohonan maaf jika ada, sesuatu yang kurang berkenan di hati para anggota Majelis yang terhormat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi niat dan cita-cita baik kita, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk dan lindungan-Nya.

Sekian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KH. ABDURRAHMAN WAHID
Keterangan:

Pidato ini merupakan satu kesatuan dengan lampirannya.