Risalah rapat dewan redaksi

RISALAH RAPAT EVALUASI DEWAN REDAKSI

Hari/Tanggal : Senin, 9 November 2009

Peserta Rapat

Dewan Redaksi : Saiful Hadi, Akhmad Kusaeni, Bambang P, Erafzon, Primayanti, Arifin Siga, Unggul T, Atman, Eliswan, Theo Yusuf, M. Anthoni dan Risbiani

Ombudsman : Budi S, Yuri, Mulyo dan Irmanto

ISO : Iswahyuni

Redaktur : Sugeng P, Setiyono, Andi Abdusalam, Agus P, Sri Muryono dan Tasrief
Agenda : 1. Masalah Keredaksian

2. Penyampaian evaluasi pemberitaan serta analisa kesalahan periode 2-8 November 2009 oleh Ombudsman

I Permasalahan Keredaksian :

1. Pembukaan rapat oleh Dirpem :

Berdasarkan hasil verifikasi 22.370 berita PSO periode produksi September pada 6-7 November 2009, diputuskan sebanyak 698 berita yang didrop dengan nilai Rp 210 juta. Jumlah berita yang didrop periode ini mengalami penurunan dibanding bulan lalu. Nilai target pendapatan dari PSO sebesar Rp 50miliar tahun ini harus dicapai dengan kerja ekstra diantaranya dengan upaya merekrut sejumlah kontributor di daerah dan pusat.

2. Redaktur, Andi Abdusalam : soal aturan 250 kata untuk setiap berita PSO apakah sudah disosialisasikan ke daerah, karena masih banyak ditemukan beberapa berita yang tidak memenuhi kriteria jumlah kata. Jika dapat dipenuhi tentunya akan jadi keuntungan bagi lembaga, jika tidak lembaga akan mengalami kerugian.

Wapemred I : Secara teknis dalam kontrak PSO telah ditentukan beberapa kriteria berita yang akan dibayarkan sebagai berita PSO. Kriteria tersebut diantaranya ditetapkan 250 kata/berita dengan asumsi jumlah tersebut sama dengan 8 alinea. Untuk itu redaktur diminta selalu melakukan pengayaan berita atau melengkapinya dengan background. Jika berita tersebut tidak bisa ditambah materinya, maka jangan dicantumkan kode PSO.

3. 
   Beberapa berita masih bersifat abu-abu, terutama berita dengan tema 4 dan 5. Kadep Khusus meminta agar dewan secara tegas menentukan kategori berita tersebut, dengan contoh berita demo, apakah akan dimasukan dengan tema 1 atau sesuai isu yang diangkat dalam demo tersebut.
   

Dirpem : berita demo tetap dibuat namun tidak masuk dalam berita PSO. Untuk mengangkat isu dari kegiatan demo agar menjadi berita PSO diperlukan kreatifitas pewarta dan redaktur dalam menangkat angle berita.

Wapemred I: Dalam menilai berita salah kategori, pihak verifikator berpegang pada panduan penyebaran tema. Untuk mengurangi berita salah kamar, sebagai persiapan verifikasi, Ombudsman telah diberikan tugas membenahi kategori berita. Upaya ini cukup signifikan menghindari berita yang banyak didrop. Untuk meminimalkan kesalahan kategori berita maka pewarta redaktur dan ombudsman secara berjenjang memastikan ketepatan ketegori berita.

WMM : Berita yang terdapat banyak unsur keragu-raguan selama ini selalu dipertanyakan oleh redaksi di daerah. Sebaiknya berita yang salah kategori disampaikan contohnya dan perbaikannya.

II Evaluasi pemberitaan periode 2 November 2009

a. Ombudsman bid Olahraga : Tingkat pencapaian kesalahan judul dan lead meningkat dibanding pekan lalu. Pengulangan kesalahan penulisan berita pada pekan ini, diantaranya penulisan akronim. Redaktur agar berpedoman dalam pengeditan dengan menggunakan bahasa Indonesia jurnalistik.

b. Penulisan akronim dengan alasan menghindari jumlah kata dalam judul lebih dari 7 tidak dibenarkan. Beberapa kata yang disepakati dalam forum untuk tidak disingkat adalah : calhaj (calon haji), markus (makelar kasus) dan bacabub (bakal calon bupati). Penulisan akronim yang benar akan dibahas di tingkat internal redaksi dengan ombudsman (contoh pembahasan akromin untuk Menteri Pemuda dan Olahraga).

c. Pimpinan redaksi meminta Ombudsman untuk menyelenggarakan diskusi pembahasan istilah-istilah bahasa dengan menghadirkan narasumber yang berasal dari sejumlah tokoh media, Pusat Bahasa dan akademisi.

d. Pimpinan redaksi tidak menerima dan menolelir kesalahan penulisan dengan alasan mengejar kredit fungsional dan PSO. Untuk itu akan ada sanksi berupa pengurangan, yang bertujuan sebagai pembelajaran agar tercapai hasil yang lebih baik lagi.

e. Wapemred II menganggap bahwa kesalahan bersifat manusiawi namun harus disikapi kesalahan yang sama terjadi berulangkali dan oleh orang yang sama.

f. Pimred meminta ombudsman tidak hanya mengkritisi penulisan tetapi juga logika berita.

g. Pimred meminta Kabiro Jambi agar lebih berhati-hati dalam menyunting berita, karena tiga kali temuan kesalahan penyuntingan berita yang dilakukan ybs oleh ombudsman bidang hukum.

h. Soal penulisan DPR daerah otonomi khusus, mengingat masing-masing daerah tersebut memiliki aturan tersendiri dan selama penulisan nama tidak dipermasalahkan oleh pemerintah pusat, maka Dewan redaksi memutuskan agar penulisan disesuaikan dengan aturan yang berlaku di daerah bersangkutan. Contohnya DPRA (NAD) dan DPRP (Papua).

i. WMM menilai bahwa Kepala biro daerah lebih tertib dibandingkan Kadep dalam mensosialisasikan temuan kesalahan ombudsman. Untuk itu WMM mengingatkan kembali agar Kadep secara rutin menyelenggarakan rapat internal setiap minggu untuk membahas temuan kesalahan ombudsman.

j. Dalam upaya mensosialisasikan berita PSO dan penyelenggarakan editorial clinic di daerah, kadep bersama ombudsman diharap untuk mengajukan proposal kegiatan kepada pimpinan redaksi.

Evaluasi pemberitaan Ombudsman yang disampaikan via email :
EVALUASI OMBUDSMAN

ATAS

PERENCANAAN PEMBERITAAN POLITIK DAN KESALAHAN RUTIN

PERIODE 2 – 8 NOVEMBER 2009

Oleh Budi Setiawanto

1. 
   EVALUASI PERENCANAAN
   

NO	PERENCANAAN	REALISASI	PEWARTA	REDAKTUR
1	Pantau rencana pemanggilan KPK oleh Komisi III DPR RI terkait transkrip rekaman kasus “kriminalisasi KPK” (kerja sama dengan redaksi Hukum)	DPR SEGERA UNDANG KEJAKSAAN POLRI DAN KPK 06-11-2009 04:06:25	S023	Z004
2	Pantau perkembangan hak angket DPR soal Bank Century, dengan catatan Antara bersikap netral dan hindari “serangan” yang mengarah ke pribadi (Menkeu dan Wapres).	FPDIP DPR AKAN USULKAN HAK ANGKET CENTURY 07-11-2009 11:34:58 WAPRES: BANK CENTURY DISELAMATKAN HINDARI EFEK DOMINO 06-11-2009 14:15:36 ANGGOTA FPDIP MINTA PRESIDEN TERBITKAN PERPPU CENTURY 05-11-2009 20:25:44 PDIP SEGERA GULIRKAN HAK ANGKET BANK CENTURY 05-11-2009 16:18:28 HANURA DORONG PENUNTASAN CENTURY LEWAT ALAT KELENGKAPAN 04-11-2009 19:21:00 GERINDRA OPTIMISTIS HAK ANGKET DIKABULKAN 04-11-2009 18:28:10 PRIYO: BPK SUDAH LAPORKAN "PROGRESS REPORT" CENTURY 02-11-2009 12:56:31	R024 J004 R024 J004 D011 H017 D011	B013 E001 I011 A041 U002 J006 A041
3	Pengembangan wakil menteri di sejumlah departemen yang memiliki beban kerja tinggi antara lain Deplu, Depkeu, Deptan, Deperin, Depdiknas dan Depkes.	Tidak ada pengembangan. Beritanya masih berkutat pada sosok wakil menteri profesional, nonpolitisi, dsb: PENGAMAT : WAKIL MENKES SEBAIKNYA SEORANG ORGANISASI 04-11-2009 12:50:47 GUBERNUR: WAKIL MENTERI SEBAIKNYA DARI PROFESIONAL 03-11-2009 10:53:52 PENGAMAT: WAKIL MENTERI SEBAIKNYA NONPOLITISI 02-11-2009 12:20:35	PK-JRD A054 I023	M034 R007 R014
4	Pengembangan hasil-hasil dari forum National Summit	Tidak ada berita pengembangan. Hanya ada laporan hasil ”National Summit” dari Menko Perekonomian ke Presiden dan pernyataan Presiden soal berita soal itu: NATIONAL SUMMIT 2009 HASILKAN INVESTARISASI PRODUK HUKUM 02-11-2009 17:38:34 PRESIDEN: BERITA "NATIONAL SUMMIT" KALAH DARI KPK 02-11-2009 16:36:53	D013 D013	B013 A041
5	Pengembangan soal rencana kenaikan gaji pejabat negara (menteri).	MENPAN: SISTEM KENAIKAN GAJI PERLU DISEMPURNAKAN 04-11-2009 19:07:46	U002*D012	D012

2. 
   TEMUAN KASUS
   

1. Teras berita yang tidak mencerminkan judul atau antara judul dan teras berita berbeda. Contohnya:
JUBIR : PENCATUTAN NAMA PRESIDEN HAL YANG SERIUS

Jakarta, 3/11 (ANTARA) - Pencemaran nama baik Presiden merupakan suatu hal yang serius sehingga pencatutan nama Presiden Yudhoyono dalam pembicaraan telepon yang disadap oleh KPK akan diikuti langkah hukum.

(L.D012*P008/

(L.D012*P008/B/J006/B/J006) 03-11-2009 13:18:32

AUSTRALIA BENTUK KOMISI INDEPENDEN SELIDIKI PENCEMARAN MINYAK

Kupang, 3/11 (ANTARA) - Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut baik gagasan pemerintah federal Australia membentuk sebuah komisi independen guna menyelidiki pencemaran minyak di Laut Timor, akibat meledaknya sumur minyak di Blok Atlas Barat Montara pada 21 Agustus lalu.

(T.L003/B/K006/K006) 03-11-2009 15:12:29


2. Salah dalam menyebut satuan. Contohnya:

CALON BUPATI INDEPENDEN HARUS KUMPULKAN 18.427 DUKUNGAN

Kotabaru, 2/11 (ANTARA) - Bakal calon Bupati Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, dari kalangan independen (perseorangan) harus dapat mengumpulkan sedikitnya 18.427 dukungan atau sekitar 15 persen dari jumlah penduduk Kotabaru sebanyak 368.541 jiwa.

(T.I022/B/A041/A041) 02-11-2009 17:12:08

Temuan: Dukungan bukan satuan. Semestinya: Calon Bupati Independen Harus Didukung 18.427 Orang

3. Hati-hati mengutip pernyataan narasumber yang ”berlebihan”. Perhatikan dampaknya. Contohnya:

KETUA DPR MINTA NAMA-NAMA DALAM REKAMAN DIUSUT

Jakarta, 3/11 (ANTARA) - Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta siapapun yang disebut dalam rekaman percakapan hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) harus diusut tuntas.

"Dengan transparansi itu, masyarakat menjadi paham dan tidak bingung dalam menyikapi kasus tersebut," kata Marzuki Alie kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin.

(T.D011/B/S023/S023) 03-11-2009 16:18:27
Berarti nama RI 1 atau SBY yang turut disebut dalam rekaman itu harus diusut tuntas juga. Padahal narasumber Marzuki Alie pada saat berbeda memberi keterangan berbeda pula dan terkesan melindungi nama Presiden. Contohnya:
MARZUKI: PENCATUT NAMA PRESIDEN AGAR DITINDAK TEGAS

Jakarta, 4/11 (ANTARA) - Ketua DPR Marzuki Alie meminta oknum yang mencatut nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rekaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera diproses dan ditindak tegas.

"Oknum tersebut harus segera diproses dan dicekal agar tidak melarikan diri ke luar negeri," kata Marzuki Alie kepada pers di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu.

Marzuki mengatakan, Presiden adalah simbol negara Indonesia sehingga nama baiknya harus dijaga.

(T.R024/B/U002/U002) 04-11-2009 18:19:18
4. Bungkam tetapi kok berbicara. Contohnya:
PIMPINAN KPK BUNGKAM USAI BERTEMU TIM DELAPAN

Jakarta, 5/11 (ANTARA) - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninggalkan Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Kamis, tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.

Usai bertemu dengan tim delapan sekitar tiga jam, lima pimpinan KPK tampak tergesa-gesa memasuki mobil dengan alasan mereka harus segera menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melanjutkan rapat dengar pendapat dengan Komisi III pada pukul 14.00 WIB.

"Bukan kewenangan kami memberi keterangan," ujar salah satu pimpinan KPK, Mas Ahmad Santosa. (apakah ini disebut bungkam?)

Menurut dia, KPK hanya memenuhi komitmen untuk bertemu dengan tim delapan guna melancarkan tugas verifikasi terhadap kasus hukum dua pimpinan KPK non aktif,Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

(T.D013/B/D011/D011) 05-11-2009 13:59:43

3. 
   KESALAHAN RUTIN
   

Jumlah berita kategori PLK pada 2-5 November 2009 = 347 berita

Jumlah kesalahan = 42 berita (12,10 persen)

Jumlah kesalahan judul saja = 2 berita (0,57 persen)

Jumlah kesalahan lead saja = 33 berita (9,51 persen)

Jumlah kesalahan judul dan lead = 7 berita (2,01 persen)

NO	Judul / LEAD	PWT	RDK	Salah Judul	Salah Lead	Salah Ejaan	Keterangan
42	KOLUSI PEJABAT DAN PENGUSAHA PERSULIT INVESMEN Jakarta, 5/11 (ANTARA) - Pembicaraan antara pejabat di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung dengan Anggodo Widjojo yang diduga merupakan permufakatan untuk mengkriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempersulit invesmen di Indonesia.	S023 * U002	I011	investasi bukan invesmen	investasi bukan invesmen
41	JARINGAN MASYARAKAT SIPIL MINTA QANUN JINAYAT DIBATALKAN Jakarta, 5/11 (ANTARA) - Jaringan masyarakat sipil pemantau kebijakan lokal yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menuntut agar Qanun Jinayat dibatalkan pemberlakuannya karena mengancam hak asasi manusia (HAM).	H017	A041		atas bukan dari
40	TNI TINGKATKAN PENGAMANAN WILAYAH SENGKETA RI-RDTL Mataram, 5/11 (ANTARA) - Satuan TNI tatap meningkatkan pengamanan di wilayah sengketa Republik Indonesia (RI) dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) hingga penyelesaian batas negara pada titik tertentu diselesaikan.	A058	R007		tetap bukan tatap
39	KISRUH BUPATI-SEKDA KUPANG, DPRD TIDAK BERSIKAP Kupang, 5/11 (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kupang tidak akan mengambil sikap untuk menyelesaikan kekisruhan antara Bupati Ayub Titu Eki dan Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif, Barnabas nDjurumana, yang telah masuk ke ranah hukum.	PSO-085	K006		nonaktif bukan non aktif
38	DPP PKB TUNJUK "CARETEKER" DPC PKB BOJONEGORO Bojonegoro, 5/11 (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB mengeluarkan surat keputusan penunjukan pengurus sementara (careteker) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Bojonegoro, Jawa Timur, yang diketuai Mabroer MS, M.Si.	PK-SAS	C004	"caretaker" bukan "careteker"	"caretaker" bukan "careteker"
37	"ADAT KONAWE" SAMPAIKAN ASPIRASI KE DPRD SULTRA Kendari, 5/11 (ANTARA) - Ratusan warga yang mengatasnamakan Aliansi Damai Masyarakat Kabupaten Konawe (ADAT Konawe), mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaiakan aspirasi sebagai aksi balasan yang dilakukan Mahasiswa Anti Korupsi (MAK) yang menyudutkan Bupati Konawe, Lukman Abunawas beberapa hari lalu.	A056	E001		menyampaikan bukan menyampaiakan
36	TIM DELAPAN BATAL MUNDUR Jakarta, 5/11 (ANTARA) - Sebagian anggpota Tim Delapan membatalkan keinginan mereka untuk mundur dari tugas setelah menerima informasi pengunduran diri Kabareskrim Komjen Polisi Susno Duaji dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga.	D013	A011		anggota bukan anggpota
35	PRESIDEN MINTA PEJABAT POLRI DAN KEJAKSAAN DIBEBASTUGASKAN Jakarta, 5/11 (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta agar pejabat Polri dan Kejaksaan yang namanya disebut dalam rekaman penyadapan telepon milik Anggodo Widjojo dibebastugaskan untuk mempermudah pemeriksaan.	D012	A041		kata "agar" tidak perlu
34	KETUA DPR HARGAI WAKIL JAKSA AGUNG MUNDUR Jakarta, 5/11 (ANTARA) - Ketua DPR Marzuki Alie menghagai sikap Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga yang memilih mundur dari jabatannya sebagai sikap yang sportif dan "gentlemen".	R024	A011		menghargai bukan menghagai. kalimat teras kurang sempurna. semestinya: setelah kata jabatannya langsung titik (.)
33	HERMAN DIPAKSA MUNDUR DARI MUSDA GOLKAR RIAU Pekanbaru, 4/11 (ANTARA) - Fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Herman Abdullah, mengaku dipaksa mundur dari bursa pencalonan ketua dalam Musayawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Riau di Tembilahan, Selasa malam (3/11).	M046	H-KWR		musyawarah bukan musayawarah
32	ANGGOTA DPRD CIMAHI BANTAH MAKAN "GAJI BUTA" Cimahi, 4/11 (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat, Achmad Gunawan, membantah jika salah seorang anggotanya A Herly SP SPd yang sedang menjalani pengobatan akibat sakit disebut telah memakan "gaji buta" akibat sering membolos dalam mengikuti agenda kerja dewan.	PK-ASJ	M019		kata "akibat sakit" tidak perlu digunakan. sudah dijelaskan pada kata pengobatan, selain itu juga bisa menghindari pengulangan kata "akibat"
31	TIM DELAPAN AKAN PERDALAM KETERANGAN KEPOLISIAN Jakarta, 4/11 (ANTARA) - Tim delapan yang bertugas melakukan verifikasi proses hukum atas pimpinan non aktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah akan mendalami keterangan Kepolisian untuk mendapatkan gambaran secara utuh kasus tersebut.	P008	D012		nonaktif bukan non aktif
30	PILKADA KALSEL JANGAN TERLALU BANYAK KANDIDAT Banjarmasin, 4/11 (ANTARA) - Kepala Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Daerah (PK2PD) Kalimantan Selatan (Kalsel) Mukhtar Sarman mengharapkan, pemilihan kepala daerah (pilkada) Kalsel tahun 2010 tidak terlalu banyak calon ataupun kandidat.	PSO-088	S023		calon dan kandidat sama, gunakan salah satu
29	TIM 8 VERIFIKASI BERTEMU KAPOLRI Jakarta, 4/11 (ANTARA) - Tim 8 verifikasi fakta dan proses hukum kasus dua unsur pimpinan (nonaktif) KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.	G003	A011	Tim 8 atau Tim Independen atau Tim Verifikasi bukan Tim 8 verifikasi	Tim verifikasi bukan tim 8 verifikasi ...
28	PEKANBARU DITUNJUK SEBAGAI TEMPAT KONGRES DEMOKRAT 2010 Kampar, Riau, 4/11 (ANTARA) - Kota Pekanbaru, Riau kembali ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan kongres pemilihan Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2010-2015 yang digelar pada Mei 2010.	M046	Z003		Pekanbaru sebelumnya tidak pernah sebagai tempat kongres Partai Demokrat. Penggunaan kata "kembali" tidak tepat
27	GUBERNUR MINTA BUPATI DAN SEKDA KUPANG BERDAMAI Kupang, 4/11 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya minta kepada Bupati Kabupaten Kupang, Ayub Titu Eki dan Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif, Barnabas nDjurumana, untuk berdamai.	PSO-085	K006		nonaktif bukan non aktif
26	LSM-LSM DESAK PRESIDEN COPOT KAPOLRI Jakarta, 4/11 (ANTARA) - Indonesia Police Watch meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mencopot Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri karena telah melakukan kebohongan publik.	G003	A011		judul jamak, teras satu LSM. semestinya Sejumlah LSM ...
25	PENGAMAT : WAKIL MENKES SEBAIKNYA SEORANG ORGANISASI Medan, 4/11 (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan dapat mengangkat wakil menteri kesehatan, seorang yang berpengalaman dibidang keorganisasian dan latar belakang sarjana kesehatan masyarakat demi mendukung menkes yang selama ini konsen di laboratorium.	PK-JRD	M034	organisatoris bukan seorang organisasi	di bidang bukan dibidang; konsentrasi bukan konsen
24	ANGGOTA EMPAT FRAKSI PEMBOIKOT AJUKAN PIMPINAN KOMISI Sumenep, 4/11 (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dari empat fraksi pemboikot rapat pemilihan pimpinan komisi pada hari Selasa (3/11), mengajukan nama-nama pimpinan komisi versi mereka pada pimpinan DPRD setempat.	PK-DYT	E001	terkesan "Fraksi Pemboikot" merupakan nama fraksi
23	JELANG PILKADA PKS MERAPAT KE PDIP Semarang, 4/11 (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Semarang yang dijadwalkan berlangsung 18 April 2010 merapat ke Partai Demoraksi Indonesia Perjuangan (PDIP).	N008	Z003		Demokrasi bukan Demoraksi
22	TNI PROMOSIKAN INDONESIA DI LEBANON Jakarta, 4/11 (ANTARA) - Kontingen TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL), menggelar promosi Indonesia pada pameran seni dan budaya serangkaian Hari Jadi PBB di Markas Besar UNIFIl di Lebanon Selatan.	R018	A011		UNIFIL bukan UNIFIl
21	KPID DAN KONI DIUSULKAN MASUK PENGAWASAN KOMISI A Ambon, 4/11 (ANTARA) - Rapat Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Tata Tertib (Tatib) DPRD Maluku diharapkan memasukan Komisi Penyiaran Independen Daerah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam pengawasan komisi A agar bisa dipanggil sewaktu-waktu bila terjadi dugaan penyimpangan anggaran.	PSO-120	J007		memasukkan bukan memasukan
20	CAGUB-CAWAGUB PDIP WAJIB DANAI SURVEI DI SULUT Manado, 4/11 (ANTARA) - PDIP Sulawesi Utara (Sulut) telah menetapkan bahwa kandidat Calon Gubernur (Cagub) dan Cawagub Sulut periode 2010-2015 wajib membiayai survei dari lembaga yang dipilih partai tersebut.	H013	R007		pilih salah satu: kandidat atau calon, jangan keduanya
19	PARTAI DEMOKRAT MINTA KESELAMATAN CHANDRA-BIBIT DIJAMIN Jakarta, 4/11 (ANTARA) - Partai Demokrat meminta kepolisian untuk menjaga keamanan dan keselamatan pimpinan KPK non-aktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto setelah keduanya dikeluarkan dari tahanan Polri, Rabu dini hari.	D012	P004		nonaktif bukan non-aktif
18	ZULKIFLI CALON KUAT KETUA PARTAI DEMOKRAT RIAU Pekanbaru, 3/11 (ANTARA) - Wali Kota Dumai, Zulkifli AS, menjadi satu-satunya calon kuat menduduki posisi defenitif Ketua DPD Partai Demokrat Riau pada musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) yang digelar Rabu (4/10) di Kampar, Riau.	M046	H-KWR		definitif bukan defenitif
17	BACABUP SUPRIYADI MINTA DOA RESTU KE NU Sidoarjo 3/11 (ANTARA) - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Kabupaten Sidoarjo, Jatim, dari jalur non partai, Supriyadi, meminta doa restu kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) setempat untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010.	PSO-074	I007		nonpartai bukan non partai
16	ANGGOTA FRAKSI PEMBOIKOT RAPAT KOMISI SIAP MELAWAN Sumenep, 3/11 (ANTARA) - Anggota empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pemboikot rapat pemilihan pimpinan komisi di DPRD setempat, siap melawan tindakan anggota di empat fraksi lainnya yang telah memilih pimpinan komisi.	PK-DYT	C004	terkesan "Fraksi Pemboikot Rapat Komisi" merupakan nama fraksi
15	PDIP JATIM KELUARKAN SURAT LARANGAN PAW Bojonegoro, 3/11 (ANATRA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur mengeluarkan surat yang berisi instruksi larangan melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro.	PK-SAS	A041		semestinya: Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur menginstruksikan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Bojonegoro melarang melakukan ...
14	JUBIR : PENCATUTAN NAMA PRESIDEN HAL YANG SERIUS Jakarta, 3/11 (ANTARA) - Pencemaran nama baik Presiden merupakan suatu hal yang serius sehingga pencatutan nama Presiden Yudhoyono dalam pembicaraan telepon yang disadap oleh KPK akan diikuti langkah hukum.	D012	J006		pencemaran nama baik atau pencatutan nama yang merupakan hal serius?
13	NTT-TIMOR LESTE BANGUN KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN Kupang, 3/11 (ANTARA) - Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Leste berencana membangun kerjasama dalam bidang tenaga kerja, kata Konsul Timor Leste Caetano de Sousa Gutteres.	B017	s018		kerja sama bukan kerjasama
12	KOMISI IX DPR DUKUNG KARYAWAN TPI Jakarta, 2/11 (ANTARA) - Sejumlah karyawan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) bertemu Komisi IX (bidang ketenagakerjaan dan kesehatan) DRR RI terkait atas putusan pailit dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.	S023	Z002		tidak mencerminkan judul
11	FKGP SULTAN HASANUDDIN DUKUNG ADIK RYAAS RASYID Gowa, Sulsel, 2/11 (ANTARA) - Forum Komunikasi Generasi Pelanjut (FKGP) Sultan Hasanuddin menyatakan dukungannya kepada duet calon bupati dan wakil bupati Gowa, Susel periode 2010-2015 Ahmad Pidris Zain-Abdul Ravy Rasyid.	PK-MH	E001		Sulsel bukan Susel
10	KALANGAN DPR RAGUKAN EFEKTIVITAS TPF Jakarta, 2/11 (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR F-PKS, Nasir Jamil dan F-PPP Ahmad Yani, meragukan efektivitas kerja Tim Pencari Fakta (TPF) karena kewenangan tim tersebut belum jelas.	PSO-007	I011		Nasir Jamil dari FPKS dan Ahmad Yani dari FPPP bukan F-PKS, Nasir Jamil dan F-PPP Ahmad Yani,
9	GERAKAN PRO DEMOKRASI DUKUNG KPK DIDEKLARASIKAN Yogyakarta, 2/11 (ANTARA) - Sejumlah tokoh dari berbagai elemen yang sudah dikenal karena keberanian mereka menyuarakan keadilan, Senin mendeklarasikan Gerakan Pro Demokrasi masyarakat sipil Yogyakarta untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	E013	M008	Prodemokrasi bukan Pro Demokrasi	Prodemokrasi bukan Pro Demokrasi
8	HIKMAHANTO: TIM INDEPENDEN AKAN VERIFIKASI KINERJA POLRI Jakarta, 2/11 (ANTARA) - Tim independen kasus Bibit-Chandra akan mengklarikasi kinerja Polri dalam menangani dugaan penyalahgunaan wewenang dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kata Guru Besar Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto.	R018	s018		mengklarifikasi bukan mengklarikasi, nonaktif bukan non-aktif
7	PEMKAB PACITAN MULAI TERTIBKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pacitan, 2/11 (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mulai melakukan penertiban administrasi kependudukan.	PSO-130	C004		lazimnya:(Disdukcapil) bukan (Dindukcapil)
6	CALON BUPATI INDEPENDEN HARUS KUMPULKAN 18.427 DUKUNGAN Kotabaru, 2/11 (ANTARA) - Bakal calon Bupati Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, dari kalangan independen (perseorangan) harus dapat mengumpulkan sedikitnya 18.427 dukungan atau sekitar 15 persen dari jumlah penduduk Kotabaru sebanyak 368.541 jiwa.	I022	A041	harus didukung 18.427 orang bukan harus kumpulkan 18.427 dukungan	harus didukung 18.427 orang bukan harus kumpulkan 18.427 dukungan		dukungan bukan satuan
5	HMI: PENANGKAPAN BIBIT-CHANDRA CEDERAI PENEGAKKAN HUKUM Jakarta, 2/11 (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Arip Mustopha, di Jakarta, Senin, menyatakan, penangkapan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (dua pimpinan nonaktif KPK) oleh kepolisian sungguh mencederai upaya penegakkan hukum di Indonesia.	M036	B013	penegakan bukan penegakkan	penegakan bukan penegakkan
4	PDS KOALISI DENGAN PDIP MENANGKAN PILWALI SURABAYA Surabaya, 2/11 (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDS (partai damai sejahtera) Kota Surabaya berencana menjalin koalisi dengan PDIP, guna memenangkan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2010 mendatang.	A052	C004		(Partai Damai Sejahtera) bukan (partai damai sejahtera)
3	SYAHRUL LIBATKAN KELUARGA DALAM PENCALONAN KETUA GOLKAR Makassar, 2/11 (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo akan mEmbahas permintaan pencalonan dirinya untuk maju dalam bursa pemilihan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel dengan seluruh keluarga besarnya di Makassar, Senin (2/11).	PK-HK	S016		membahas bukan mEmbahas
2	SUHANDOYO: DUKUNGAN PRESIDEN JANGAN SEKADAR POLITIS Jakarta, 2/11 (ANTARA) - Dukungan Presiden terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, jangan sebatas politis, namun benar-benar merupakan dukungan yang dilandasi kearifan sebagai pemimpin bangsa khususnya dalam hal penegakkan hukum.	R018	R007		penegakan bukan penegakkan
1	HANTONI BERPELUANG DAMPINGI EDDY PADA PILKADA Bandarlampung, 2/11 (ANTARA0 - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hantoni Hasan berpeluang mendampingi Eddy Sutrisno pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung tahun 2010.	T013	H009		(ANTARA) bukan (ANTARA0