Bab I pendahuluan oleh: L. Andriani & Rukiyati standar kompetensi matakuliah pendidikan pancasila

Maksud/Tujuan Pembukaan UUD 1945

Dengan mengikuti susunan Pembukaan yang terdiri atas empat alinea, dapat dibedakan adanya empat macam maksud dan atau tujuan :

1. 
   Untuk mempertanggungjawabkan, bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak mutlak, hak kodrat dan hak moril bangsa Indonesia (terkandung dalam bagian pertama pembukaan).
   
2. 
   Untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaannya (terpeliharanya sungguh-sungguh kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa dan daerah atas keadilan hukum dan moril, bagi diri sendiri maupun pihak lain serta kemakmuran bersama dan adil (terletak pada bagian kedua pembukaan).
   
3. 
   Untuk menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan hidup seluruh orang Indonesia yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan dan hukum Tuhan (terletak pada bagian ketiga).
   
4. 
   Untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis.
   

3. 
   Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh)
   

Di antara empat bagian dari Pembukaan UUD 1945, dapat diadakan garis pemisah mengenai isinya sebagai berikut :

a. Bagian pertama, kedua dan ketiga merupakan serangkaian pernyataan yang menyatakan tentang keadaan dan peristiwa yang mendahului terbentuknya Negara Indonesia. Bagian-bagian ini tidak mempunyai hubungan organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar.

b. Bagian keempat merupakan pernyataan mengenai keadaan setelah Negara Indonesia ada, dan mempunyai hubungan kausal dan organis dengan batang tubuh Undang-Undang Daar. Hubungan secara kausal dan organis ini terlihat dari empat segi :

c. Bahwa Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Jadi karena pembukaan inilah maka ada Undang-Undang Dasar.

d. Bahwa yang akan diatur di dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan Pemerintah Negara yang memenuhi berbagai syarat.

5. 
   Bahwa Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
   
6. 
   Ditetapkannya dasar Pancasila.
   

4. 
   Hakekat dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945
   

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok Kaidah Negara yang fundamentil atau Staatsfundamentalnorm, dan berkedudukan dua terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu :

1. 
   Sebagai dasar tertib hukum Indonesia
   
2. 
   Sebagai ketentuan hukum yang tertinggi
   

Karena itu mempunyai kedudukan yang tetap, kuat tidak bisa diubah atau diganti oleh siapapun. Kedudukan yang tetap, kuat tidak bisa diubah ini bisa ditinjau dari dua segi, yaitu segi formal dan segi material.

1). Ditinjau dari segi formal

Pertama-tama harus dimaklumi lebih dulu bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah menentukan adanya Undang-Undang Dasar, sehingga tidak termasuk di dalamnya, tetapi mempunyai kedudukan sebab terhadap UUD. Yang kedua ialah bahwa mulai saat berlakunya Pembukaan UUD 1945, seolah-olah berhentilah berlakunya tertib hukum yang lama, dan timbullah tertib hukum yang baru ialah tertib hukum Indonesia.

Yang dimaksud tertib hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat :

1. 
   Ada kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum itu.
   
2. 
   Ada kesatuan azas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum
   
3. 
   Ada kesatuan waktu, saat peraturan-peraturan hukum itu berlaku.
   
4. 
   Ada kesatuan daerah, tempat peraturan-peraturan hukum itu berlaku.
   

Dalam konkritnya, yang merupakan tertib hukum Indonesia pada waktu itu adalah Pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana yang ditentukan dalam aturan peralihan UUD 1945 pasal II, yaitu peraturan-peraturan hukum yang ada. Pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum, sebab memenuhi empat syarat tersebut :

• 
  Dengan adanya suatu “Pemerintah Republik Indonesia“, berarti ada kesatuan subyek atau penguasa.
  
• 
  Dengan adanya “Pancasila“, berarti ada kesatuan asas kerohanian.
  
• 
  Dengan disebutnya “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia“ dalam bentuk negara, berarti ada kesatuan wkatu, yaitu timbulnya masa baru yang terpisah dari waktu yang lampau dan merupakan jangka waktu yang berlangsung terus.
  
• 
  Dengan disebutkannya “seluruh tumpah darah Indonesia“ berarti ada kesatuan daerah tempat tertib hukum itu berlaku.
  

Tertib hukum itu dapat diadakan pembagian susunan yang hierarkis dari peraturan-peraturan hukum. UUD yang merupakan hukum dasar yang tertulis tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi, sebab UUD itu masih mempunyai dasar-dasar pokok. Dasar-dasar pokok UUD itu menurut hakekatnya terpisah dari UUD, dan dinamakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamentil atau Staatsfundamentalnorm. Suatu peraturan hukum dinamakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental atau Staatsfundamentalnorm jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a). Dalam hal terjadinya :

Menurut sejarah terjadinya, Pembukaan UUD 1945 itu ditentukan oleh Pembentuk negara sebagai penjelmaan kehendaknya, yang dalam hakekatnya terpisah dari UUD 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang menentukan Pembukaan itu sejak Proklamasi kemerdekaan memperoleh sifat perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah ada sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Yang merubah PPKI yang dalam batinnya menjadi perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah Dwi Tunggal, yang memimpin pula Panitia tersebut, sedangkan Dwi Tunggal itu adalah yang atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, jadi sebenarnya merupakan pembentuk Negara Indonesia. Mengenai susunan dan kedudukan PPKI lebih lanjut dapat dikatakan terdiri atas pembentuk negara sendiri dan orang-orang atas kuasa Pembentuk Negara, sehingga pada hakekatnya dalam menentukan Pembukaan, PPKI berbuat sebagai dan atas kuasa Pembentuk Negara, dan pada hakekatnya Pembukaan itu ditentukan oleh Pembentuk Negara.
b). Dalam hal isinya :

1. 
   Memuat asas kerokhanian negara yaitu Pancasila.
   
2. 
   Memuat asas politik negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat.
   
3. 
   Memuat tujuan negara, yaitu:
   

• 
  Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  
• 
  Memajukan kesejahteraan umum.
  
• 
  Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  
• 
  Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  

4. 
   Memuat ketentuan diadakannya UUD Negara Indonesia, yaitu seperti dinyatakan : “ maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.”
   

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka ternyata atau terbukti bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamentil atau Staatsfundamentalnorm bagi Negara Indonesia. Karena itulah seperti telah disebutkan dimuka, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan dua macam tertib hukum Indonesia, yaitu :

1. 
   Menjadi dasar tertib hukum Indonesia, karena Pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia itu.
   
2. 
   Menjadi ketentuan hukum yang tertinggi, terhadap UUD maupun terhadap Hukum Dasar yang tidak tertulis dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah.
   

Ketetentuan Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm ini, membawa konsekwensi bahwa Pembukaan UUD 1945 dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara Republik Indonesia, dengan kata lain “ dengan jalan hukum tidak dapat diubah “ dengan penjelasan sebagai berikut :

Dalam ilmu hukum, suatu peraturan hukum dapat diubah / diganti oleh lembaga yang membuatnya atau oleh lembaga yang lebih tinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ditentukan oleh Pembentuk Negara. Setelah selesai tugasnya yaitu membentuk negara, pembentuk Negara berubah fungsinya menjadi alat-alat perlengkapan negara, yang menurut kedudukannya lebih rendah daripada Pembentuk Negara. Oleh karena itu di Indonesia, di samping Pembentuk Negara itu sudah tidak ada lagi (karena sudah berubah menjadi alat-alat perlengkapan negara), juga tidak ada lembaga yang lebih tinggi daripada Pembentuk Negara. Sehingga Pembukaan UUD 1945 dengan jalan hukum tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil Pemilihan Umum.