Bab I pendahuluan oleh: L. Andriani & Rukiyati standar kompetensi matakuliah pendidikan pancasila

2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ideologi

Ideologi adalah suatu kompleks idea-idea asasi tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup (Driyarkara, 1976). Dalam pengertian ini termuat juga pandangan tentang Tuhan, tentang manusia sesama, tentang hidup dan mati, tentang masyarakat dan negara dsb. Istilah “manusia dan dunia” mengandung arti bahwa manusia itu mempunyai tempat tertentu, mempunyai kedudukan tertentu, berarti mempunyai hubungan-hubungan atau relasi. Sesuai dengan tabiat hubungan-hubungan itu, suatu ideologi bersifat hanya “diesseitig” ( merembug kehidupan dunia, dan tidak mengakui adanya Tuhan, contohnya ideologi Komunis ) atau ideologi yang bersifat “diesseitig sekaligus juga yenseitig”( merembug kehidupan akhirat, mengakui adanya Tuhan, contohnya ideologi Pancasila ).

Dalam rumusan diatas, ideologi bukanlah hanya pengertian. Ideologi adalah prinsip dinamika, karena merupakan pedoman (menjadi pola dan norma hidup) dan sekaligus juga berupa ideal atau cita-cita. Realisasi dari idea-idea yang menjadi ideologi itu dipandang sebagai kebesaran, kemuliaan manusia.

Pengembangan Pancasila sebagai ideologi yang memiliki dimensi realitas, idealitas dan fleksibilitas (Pancasila sebagai ideologi terbuka) menghendaki adanya dialog yang tiada henti dengan tantangan-tantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia.
3. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik

Ada perkembangan baru yang menarik berhubung dengan dasar negara kita. Dengan kelima prinsipnya Pancasila memang menjadi dasar yang cukup integratif bagi kelompok-kelompok politik yang cukup heterogen dalam sejarah Indonesia modern (Ignas Kleden, 1988).

Untuk mengatasi permasalahan di bidang politik, tidak ada jawaban lain kecuali bahwa kita harus mengembangkan sistem politik yang benar-benar demokratis(Mochtar Buchori (2001). Demokratisasi merupakan upaya penting dalam mewujudkan civil society. Tanpa proses demokratisasi tidak akan tercipta civil society. Suatu masyarakat menjadi demokratik bukan karena memiliki institusi-institusi tertentu seperti lembaga perwakiulan dan adanya pemilihan umum. Masyarakat menjadi demokratik kalau mewujudkan nilai-nilai inti demokratik (core democratic values). Ada sedikitnya empat nilai inti demokratik. Pertama, kedaulatan rakyat yang berarti masyarakat diatur oleh keputusan atau hukumyang ditentukan oleh masyarakat sendiri baik langsung atau melalui perwakilan. Nilai demokratik kedua adalah partisipasi. Partisipasi politik berarti masyarakat sendiri yang mentukan dan mengendalikan keputusan politik yang mempengaruhi dirinya. Partisipasi politik perlu bagi perwujudan kebebasan warganegara. Nilai ketiga dari demokrasi adalah akuntabilitas. Dalam masyarakat demokrati harus ada mekanisme bagaimana pemerintah atau pemegang kekuasaan dapat diawasi dan dikendalikan oleh rakyat. Nilai keempat dari demokrasi adal;ah komitmen pada persamaan (equality). Warga masyarakat memiliki hak yang dama dalam memberikan kontribusi bagi pengambilan keputuisan (M. Sastra-pratedja, 2001)
4. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Ekonomi merupakan kesatuan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan produk. Ekonomi memuat dimensi etis, karena pada akhirnya memuat bentuk hubungan antar manusia atau antar kelompok yang diperantarakan oleh hubungan antara manusia dengan alam atau dengan produk yang didistribusikan, dipertukarkan dan dikonsumsikan dengan berbagai cara (M. Sastra-pratedja, 2001).

Secara historis, menurut Bung Hatta, hanya dengan perubahan sistem dan struktur ekonomi kapitalistik-liberal (atau dualistik) yang kita warisi dari masa kolonial menjadi sistem ekonomi kekeluargaan atau kerakyatan, kita bisa berharap akan terjadinya perbaikan dan peningkatan kemakmuran rakyat menuju perwujudan keadilan sosial yang dicita-citakan (Mubyarto, 1995). Bung Hatta juga pernah menegaskan bahwa “Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Indonesia yang merdeka, yang bersatu, tidak terpecah belah, berdaulat, adil dan makmur, marilah bercermin sebentar, kembali kepada cita-cita dahulu yang begitu suci, danh mengembalikan pemimpin yang jujur berpadu dengan semangat yang siap melakukan pengorbanan” (Mubyarto, 1995).

Strategi pembangunan partisipatif (participatory development strategy) yang merupakan syarat bagi terselenggaranya proses demokrasi ekonomi masih terhambat oleh kultur politik dan sikap birokratis yang paternalistik. Berbagai pembinaan atau reformasi kultural diperlukan untuk memasyarakatkan nilai kedaulatan rakyat (Sri-Edi Swasono, 1995). Bagi kita, usaha untuk menjamin suatu kehidupan yang layak, yang makmur, adil dan sentosa perlu kita bangun bukan saja suatu sitem ekonomi baru untuk mengatasi kemelaratan, melainkan lebih luas lagi. Kita perlu membangun suatu kebudayaan baru yang kembali menempatkan manusia sebagai pelindung dan pemelihara alam serta segala kekayaannya, dan yang mampu untuk memayu hayuning bawono yaitu dapat menyelamatkan umat dan memupuk kesejahteraan dunia, menuju ke raharjaan, keselamatan dan kerahayuan (Soedjatmoko, 1986).

Bagi Bung Hatta, tidak ada pengamalan lain yang utama kecuali bagi rakyat yang ia cintai, berdasarkan akhlak kemanusiaa dan keadilan. Cinta Bung Hatta kepada rakyat dalam-dalam terbawa mati, seperti tertulis dalam wasiat (ditulis 10 Februari 1975) yang muncul dari kedalaman kalbunya, yaitu “Apabila saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikan Indonesia Merdeka. Saya tidak ingin dikubur di makam Pahlawan (Kalibata). Saya ingindi kubur di tempat kuburan rakyat biasa, yang nasibnya saya perjoangkan seumur hidup saya” (Sri-Edi Swasono, 1995).

Pembangunan ekonomi nasional harus juga berarti pembangunan sistem ekonomi yang kita anggap paling cocok bagi bangsa Indonesia. Dalam penyusunan sistem ekonomi nasional yang tangguh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sudah semestinya Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Itulah yang disebut Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi yang liberal-kapitalistik, dan juga bukan sistem ekonomi yang etatitik atau serba negara. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian (Mubyarto, 1997).

Perekonomian nasional dan Kesejahteraan Sosial, sebagaimana yang ditegaskan dan tercantum dalam dalam UUD 1945 (BAB XIV, pasal 33), harus dilaksanakan dan dipegang teguh secara konsisten, yaitu : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Sosial-Budaya

Dalam istilah Inggris, “budaya” adalah “culture”, berasal dari kata Latin “colere” yang berarti “mengolah, mengerjakan” terutama mengolah tanah atau bertani. Ini berarti, budaya merupakan aktivitas manusia, bukan aktivitas makhluk yang lain dan menjadi ciri manusia. Hanya manusia yang berbudaya dan membudaya. Menurut Ki Hadjar Dewantara, “Kultur atau kebudayaan itu sifatnya bermacam-macam, akan tetapi oleh karena semuanya adalah buah adab, maka semua kebudayaan atau kultur selalu bersifat : tertib, indah, berfaedah, luhur, memberi rasa damai, senang, bahagia, dan sebagainya. Sifat-sifat itu terdapat dan terlihat di dalam perikehidupan manusia-manusia yang beradab …” (Ki Hadjar Dewantara, 1967).

Budaya selamanya berari sosio-budaya, sehingga perubahannya juga selalu berupa perubahan sosio-budaya (Driyarkara,1980). Dalam kehidupan sosial-budaya era globalisasi menuntut para warga untuk mampu mempertahankan integritas masyarakatnya masing-masing melalui : (1) pengembangan kehidupan yang bermakna (to develop a meaning life) dan (2) kemampuan untuk memuliakan kehidupan itu sendiri (ability to ennoble life). Bila dalam suatu masyarakat, kebanyakan anggotanya tidak memiliki kedua kemampuan ini, maka dalam era globalisasi ini masyarakat tadi akan terjerumus ke dalam kehidupan kemasyarakatan yang serba datar, dangkal dan mekanistik. Maka, akan timbul pendangkalan, yang selanjutnya akan melahirkan kecenderungan depersonalisasi dan dehumanisasi (Mochtar Buchori, 2001).Oleh karena itu dalam membangun kita jangan senantiasa gandrung untuk menjadi “orang lain” dan lupa menjadi “diri sendiri”, sebagai pribadi, sebagai manusia yang bermartabat.

Ada beberapa aspek yang terkandung di dalam pengertian martabat manusia Sastrapratedja (2001). Pertama, martabat manusia (dignity of man) diletakkan pada kewdudukannya sebagai suibjek atau pribadi, yang mampu menetukan pilihan, menentukan tindakannya dan dirinya sendiri (self-determination). Kedua, martabat manusia terletak pula dalam sosialitasnya. Sosialitas manusia dewasa ini semakin luas radiusnya yang secara spasial semakin bersifat mondial, mengatasi batasan-batasan geografis, dan secara temporal kesadaran sosial mengatasi batasan masa kini. Tentu saja hal ini membawa imperatif etis baru. Aspek ketiga dari martabat manusia ialah keutuhannya. Manusia merupan totalitas. Manusia sebagai totalitas menentang segala bentuk reduksionisme.

Melalui pendekatan inklusif, artinya yang bersifat non-diskrimunatif, Pancasila memberikan suatu kerangka di dalam mana semua kelompok di dalam masyarakat dapat hidup bersama, bekerja bersama di dalam suatu dilog karya yang terus-menerus guna membangun suatu masa depan bersama. Pancasila sendiri tidak merumuskan masa depan itu. Pancasila membiarkan masa depan itu terbuka untuk ditentukan dan dibangun secara bersama-sama oleh semua anggota masyarakat Indonesia. Dalam arti ini, Pancasila mempertahankan baik kesatuan maupun kemajemukan Indonesia secara dinamis. Dan inilah sumbangan Pancasila yang amat berharga (Eka Darmaputera,1992).

Masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan budaya (multikultural), meniscayakan pentingnya pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural adalah : (1). Pembentukan sebuah sikap menghormati dan menghargai nilai keragaman budaya, (2). Promosi kepercayaan pada nilai instrinsik tiap-tiap pribadi dan perhatian yang tak kunjung hilang terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, (3). Pengembangan kompetensi multikultural untuk berfungsi secara efektif dalam setting yang bervariasi secara kultural, (4). Fasilitasi keadilan pendidikan tanpa memperhatikan etnis, ras, gender, usia, atau kekhususan lain (Young Pai, 1990).