Bab I pendahuluan latar Belakang Masalah

Op. Cit, hal. xix.

91 Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, (Bina Aksara, Jakarta, 1984), hal. 40.

92 Ibid, hal. 41.

93 Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, (Pantjuran Tadjuk, Jakarta, 1980), hal. 29.

94 Ibid, hal. 28.

95 Ibid, hal. 31.

96 Lihat dan perhatikan Himyari Yusuf, dalam Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal, Menggali Nilai-nilai Filsafat Hidup Masyarakat Lampung Sebagai Kekayaan Khazanah Kebudayaan Nasional, (Harakindo Publishing, Bandar Lampung, 2013). Pada salah satu bagian isi buku ini membahas secara mendasar tentang kristalisasi nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai tersebut dipadatkan menjadi nilai ke-Tuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai kehidupan, dan nilai-nilai kebudayaan anak bangsa inilah yang menjadi ruhnya falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tataran lokal maupun nasional.

97 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta), 2012, hal. 149-150.

98 Ibid, hal. 150.

99 Ibid, hal. 149-150.

100 Ibid, hal. 151.

101 Ibid, hal. 153-154.

102 Ibid,

103 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, (Mandar Maju, Bandung), 2000, halaman 206.

104 Ibid.

105 Pimpinan MPR, Op. Cit, hal. 158-159.

106 Ibid, hal. 160.

107 Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, ( Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2002, hal. 213.

108 Ibid, hal. 215.

109 Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui Metafisika, Logika dan Etika, Hanindita, Yogyakarta), 2000, hal. 89.

110 Ibid, hal. 90.

111 Ibid.

112 Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila, Filsafat Sosial Politik Pancasila, ( Andi Offset, Jakarta ), 1989, hal. 101.

113 Masdar Farid Mas’di, Op. Cit., hal. 3.

114 Ibid.

115 Ibid, hal. 3-4.

116 http;//ojockbull.blogspot.com, diakses tanggal 21 Agustus 2015

117 Masdar Farid Mas’udi, Loc. Cit.

118 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasial, ( Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2012, hal. 29-30.

119 Ibid, hal. 38-39.

Ibid, hal. 38.

120 Darmodiharjo,Op. Cit., hal. 219.

121 Ibid, hal. 220.

122 Lihat kembali Himyari Yusuf, Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal, (Harakindo Publishing, Bandar Lampung), 2013. Dalam Bab IV buku ini dikemukakan secara lebih mendalam mengenai hubungan kebersamaan, kesamaan, kerukunan, kekeluargaan dan keadilan, bahkan dijelaskan bahwa rangkaian yang ada dalam hubungan tersebut merupakan hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dan mikrokosmos.

123 Sonoto, Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan Metafisika, Logika dan Etika, Op. Cit, hal. 63.

124 Ibid, hal. 64.

125 http/www.artikelisiana.com/2015, diakses tanggal 19 Agustus 2015.

126 http//ojackbull.blogspot.com.2012, diakses tanggal 19 Agustus 2015.

127 Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Op. Cit., hal. 42.

128 Ibid, hal. 43.

129 Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila, Filsafat Sosial Politik Pancasila, Op. Cit., hal. 37.

130 Masdar Farid, Op. Cit., hal. 6.

131 Ibid., hal. 7-8.

132 Ibid, hal. 15.

133 Ibid, hal. 16.

134 Ibid, hal. 17-18.

135 Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Op. Cit. hal. 44.

136 Ibid.

137 Ibid, hal. 47.

138 Lihat Anton Bakker, Ontologi Metafisika Umum, Filsafat Pengada dan Dasar-dasar Kenyataan, Kanisius, Yogyakarta. Dalam buku ini dijelaskan secara luas dan mendalam mengenai keberadaan manusia yang satu dengan manusia yang lain, bahkan mengenai manusia dengan alam lingkungannya. Secara metafisik manusia yang satu tidak akan mengada kecuali ada menusia yang lainnya, maka sesungguhnya manusia adalah makhluk yang padu, karena manusia satu sama lain saling membutuhkan, saling mengandaikan dan saling menguatkan.

139 Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Loc. Cit. hal. 47.

140 Ibid, hal. 50.

141 Ibid.

142 Ibid, hla. 51.

143 Yudi Latif, Op. Cit., hal. 178-179.

144 Ibid, hal. 181.

145 Ibid, hal. 182.

146 Ibid. Hal. 183.

147 hal. 2.

148 Ibid, hal. 2-3.

149 Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Flsafah Pancasila, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1980, h. 26.

150 Ibid., h. 27.

151 Ibid., h. 27-28.

152 Kaelan, Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Paradigma, Yogyakarta, 2002, h. 57.

153 Soejadi, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, (Lukman Offset, Yogyakarta), 1999, h. 79

154 Ibid, h. 91.

155 Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002), h. 236-240.

156 Lihat kembali pembahasan mengenai makna filosofis yang telah dikemukakan pada bab. III penelitian ini, pada Bab itu telah dikaji makna filosofis yang terdapat pada empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta makna filosofis yang terkandung dalam isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu berbagai makna filosofis tersebut selanjutnya akan digali dan dikaji nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalam makna-makna fiolosofis dimaksud.

157 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit., h. 238.

158 Lihat kembali pembahasan pada Bab III dalam Penelitian ini. Kemerdekaan dan kebebasan yang bagaimana dan seperti apa pada Bab tersebut telah dikemukakan secara rinci.

159 Lihat Himyari Yusuf, Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal, Menggali Nilai-nilai Filsafat Hidup Masyarakat Lampung Sebagai Kekayaan Khazanah Kebudayaan Nasional, (Harakindo Publishing, Bandar Lampung 2013). Dalam buku ini dikaji secara filosofis nilai-nilai yang membingkai kebersamaan, kerukunan dan seterusnya.

160 Lihat kembali Masdar Farid Mas’udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam, (Pustaka Alvabet dan LaKIP, Jakarta), 2010. Di dalam buku dikemukakan secara lebih rinci mengenai konstitusi dengan syarahnya menurut Islam. Semua kalimat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara satu persatu diberikan syarah, sehingga dari isi buku ini semua pihak dapat memahami bahwa konstitusi bangsa Indonesia bersesuaian dengan nash-nahs al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya.

161 Ibid., h. 16.

162 Untuk lebih jelas Lihat dan Baca kembali pada Bab. III dalam penelitian ini.

163 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Filsafat Hukum, Op. Cit., h. 241.

164 Hardono Hadi, Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila, (Kanisius, Yogyakarta, 1994), h. 105.

165 Ibid, h. 106.

166 Ibid, h. 106-107.

167 Soejadi, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, (Lukman Offset, Yogyakarta, 1999), h. 94.

168 Kaelan, Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, (Paradigma, Yogyakarta, 2002), h. 153.

169 Soejadi, Op. Cit., h. 88.

170 Ibid, h. 89.

171 Masdar Farid Mas’udi, Op. Cit., h.27.

172 Ibid, h. 37-38.

173 Kaelan, Op. Cit., h. 161.

174 Tentang manusia dan kemanusian ini dapat dilihat lebih lanjut dalam buku karya Kaelan ini yang berjudul Filsafat Pancasila. Pada bab ke VI buku ini dibahas tuntas mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang terkait dengan hakikat dan martabat manusia dan kemanusiaan.

175 Ibid, h. 179-180.

176 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit., h. 242.

177 Kodhi dan Soejadi, Filsafat, Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta), 1994, h. 29.

178 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2012, h. 174.

179 Alirman Hamzah, Mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama; Merawat Bhinneka Tunggal Ika, dalam Tajdid, Jurnal Nasional Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 17. No.I; Juli 2014, (Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, 2014), h. 21.

180 Ibid, h. 22.

181 Masdar Farid Mas’udi, Op. Cit., h. 35.

182 Ibid, h. 36.

183 Soejadi, Loc. Cit., h. 89.

184 Kaelan, Op. Cit., h. 199.

185 Ibid, h. 199-200.

186 Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, (Pancuran Tujuh, Jakarta, 1980), h. 39.

187 Soejadi, Op. Cit., h. 89-90.

188 Ali, Pengertian, Karakteristik dan Prinsip Filsafat Pancasila, Makalah, (Erlangga, Jakarta, 2015),h. 2.

189 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit., h.237.

190 Ibid, h. 238.

191 Masdar Farid Mas’udi, Op. Cit., h. 51.

192 Ibi, h. 46.

193 Ibid, h. 47.

194 Ibid,

195 Ibid, h. 48-49.

196 Raghib As-Sirjani, Mustarak Insan, Terjemahan, Fuad Syaifudin Nur, dkk. (The Harmony of Humanity, Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia), (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2015), h. 660.

197 Herman Khaeran, Etika Politik, Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam, (Nuansa Cendikia, Bandung, 2013), h. 331.

198 Lihat kembali Alinea ketiga, dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat mengenai pengakuan dan keyakinan masyarakat Nusantara bahwa kemerdekaan dan keberadaan bangsa Indonesia merupakan hasil kerjasama manusia dengan Tuhan.

199 Herman Khaeran, Op. Cit., h. 332.

200 Abdul Mujib, Fitrah Kepribadian Islam, Suatu Pendekatan Psikologis, (Darulfalah, Jakarta, 1999), h. 136.

201 Ibid, h. 137.

202 Baca lebih lanjut buku Abdul Mujib, Fitrah Kepribadian Islam, Suatu Pendekatan Psikologis. Dalam buku ini dibahas secara lebih rinci dan mendalam mengenai fitrah ruhani, jasmani, dan nafsani termasuk hubungan di antaranya dan fungsi dari masing-masing fitrah tersebut, serta kaitannya dengan potensi dari setiap fitrah manusia.

203 Himyari Yusuf, Filsafat Kebudayaan, Op. Cit., h. 171.

204 Masdar Farid Mas’udi, Op. Cit., h. 30.

205 Ibid, h. 31.

206 Himyari Yusuf, Op. Cit., h. 167.

207 Ibid, h. 169.

208 Ibid, h. 171.

209 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Paramadina, Jakarta, 2000), h. 102.

210 Ibid, h. 115.

211 Masdar Farid Mas’udi, Op. Cit., h. 37-38.

212 Ramsi Nursa’at, Kitab Awal Kitab Akhir, Awal tiada Bermula Akhir tiada Berkesudahan, (Yayasan Alif Lam Mim, Lampung, 2009), h. 34.

213 Yudi Latip, Op. It., h. 383.

214 Nurcholis Madjid, Op. Cit., h. 117.

215 Ibid, h. 5.

216 Ibib, h. 6.

217 Masdar Farid Mas’udi, Op. Cit., h. 57.

218 Iibid, h. 58.

219 Farid Abdul Khaliq, fi al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-‘Adl Al-Musawah, Terjemahan, Faturrahman A. Hamid, ( Fikih Politik Islam), (Amzah, Jakarta, 2005), h. 35-36.

220 Masdar Farid Mas’udi, Loc. Cit., h. 58.

221 Ibid, h. 59.