Issn 1693-6388 Edisi V, Maret 2010
Yüklə 0,62 Mb.
|
| kepala Balai PPA Sumatera Utara.
“Mereka menawarkan damai. Aku diminta bekerja di PPA dengan status honorer. Sejak saat itulah, mulai 1972, kemudian berubah menjadi taman nasional tahun 1980, hingga sekarang, statusku tetap honorer.” Dua orang itulah yang membalik seratus delapan puluh derajat garis hidup Piyu. L.B. Simanjuntak dan Ringgit Mulia Bangun adalah dua nama yang membangkitkan gairah konservasi pria yang telah dua kali berumah tangga ini. Pencerahan itu menerbitkan idealismenya: manusia membutuhkan hutan, sehingga hutan harus dijaga dan dilestarikan. Penganut Kristen yang taat ini memendam banyak memori tentang Leuser. Tanpa disadarinya, ingatannya menjadi saksi bagi perjalanan Leuser. Piyu adalah salah satu saksi yang mengetahui ihwal perambahan di Langkat, karena cukup lama bertugas di Resort Sekoci. Menurutnya, para perambah atau penggarap mulai merebak sekitar tahun 1990. “Namun masih kecil- kecilan dan bisa dikendalikan,” paparnya.
represif yang ditempuh waktu itu, memunculkan rasa dendam para perambah yang merasa sudah mengeluarkan banyak biaya untuk menggarap lahan bukaan. Rasa kesumat ini masih tersimpan, sampai akhirnya, pada 1999 - 2000 datanglah para pengungsi dari Nangroe Aceh Darusalam yang sedang mencari rasa aman. Mereka memilih mengungsi ke Sekoci karena provokasi dari para perambah yang telah diusir sebelumnya. Rupanya hal itu memang telah direncanakan, dengan niat melegalkan dan meneruskan aktivitas merambah dengan ‘meminjam badan’ para pengungsi. Pertaruhan jiwa konservasi yang telah direngkuhnya, membawa Piyu dalam batas hidup dan mati. Ketika menjadi anggota tim rekontruksi batas, maut pernah sejarak sejengkal dari hidupnya. Beberapa saat setelah perambah berhasil diusir, Leuser menata ulang tata batas. “Ketika kami melakukan cek pal batas, tiba-tiba datang massa yang sebagian besar para perambah yang telah diusir,” kenangnya. “Mereka membawa parang dan pentungan.” Piyu bersama sejumlah aparat terkepung. “Kawan-kawan yang lain, sebagian sudah lari me- nyelamatkan diri. Massa yang mengepung bahkan sampai meng- ancam. Aku sudah pasrah dan ngeri. Massa sudah gelap mata,” kenang Piyu. Beruntung, kesigapan dari personil Korem mampu mengatasi keadaan yang mencekam itu. “Setelah peristiwa itu, aku merasa tidak tenang,” lanjutnya. Berbagai ancam-
rumahku tak henti digedor orang. Dari yang mengancam hingga yang mencoba menyogok. Aku terpaksa sembunyi, kasihan orang rumah.” Beragam pengalaman itu justru memupuk wawasan Piyu tentang konservasi tumbuh subur. “Aku sangat tidak setuju dengan adanya sawit di dalam kawasan, tanaman ini menganggu tata air,” katanya. Menurutnya, sawit yang jelas-jelas berada di dalam kawasan harus segera dimusnahkan. “Supaya orang tidak main-main lagi dan coba-coba menanam sawit di dalam kawasan Leuser.” “Dulu, tanaman sawit itu ditanam pada saat belum ada pengukuhan. Jadi belum ada dokumen tentang batas Taman Nasional. Padahal, batas patok di lapangan sudah ada. Itulah pintarnya orang itu,” lanjutnya. “Konservasi itu sebenarnya adalah memanfaatkan seperlunya. Jadi, seandainya manusia tidak serakah dan mengambil manfaat dari alam secara tidak berlebihan, kita nggak perlu pusing-pusing dengan ilmu konservasi,” jelas Piyu. Apalagi saat era otonomi ini, konservasi masih dianggap sebagai penghambat laju pembangunan daerah. “Jadi biarkan saja, percayalah pada hati, bekerjalah dengan hati,” pungkas Piyu, sosok sederhana dengan sebidang kebun sewaan.*** 19
Indra Arinal “Takut salah, ini salah. Kadang malah tidak berbuat apa-apa, biar tidak salah.” Erwin Sugandhi
S
elama 29 tahun bekerja di Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Indra Arinal, kepala Balai Taman Nasional Baluran, “Nah, selama ini, yang saya rasakan selama tiga dekade ini, ya management by request….” merasa seperti mereflesikan kembali karirnya, saat ditanya pendapatnya tentang 30 tahun taman nasional pertama. “Artinya sama dengan refleksi 29 tahun di PHKA,” tutur Indra, “Ndak pernah loncat ke mana-mana, terus di konservasi.” Sejak Januari 1981, Indra mulai menjejakkan kakinya di PHKA, dan sejak itu pula dirinya mengikuti irama kerja di bidang konservasi. Dengan pengalaman itu, wajar bila Indra memahami pasang-surut perjalanan taman nasional di Indonesia. “Saya sering bingung sendiri dengan perkembangan konservasi… apakah pengelolaan taman nasional itu management by objective atau management by request,” paparnya. 20 Tak mengherankan, perkembangan konservasi, khususnya taman nasional, di Indonesia tak lancar-
kadang-kadang maju. Sehingga, secara keseluruhan perkembangan yang ada tak semaju sesuai usianya.” Indra mengenang saat memulai bekerja di PHKA. Dirinya pernah mengeyam pendidikan pengelolaan taman nasional di Ciawi selama 11 bulan. Pada masa ini, Indra diperkenalkan dengan prinsip-prinsip dan kriteria konservasi IUCN yang digembleng oleh pakar dari luar maupun dalam negeri. “Ini sebenarnya request…,” paparnya. Sepanjang sejarah taman nasional, beragam program dibentangkan untuk kawasan konservasi. Pernah pula, ada program ICDP (integrated conservation and development project). “Semua orang bicara soal itu,” 
“Sebenarnya, itu tidak salah, karena negara pun sekarang begitu juga, setiap presiden punya rencana program.” kenang Indra, “tak hanya itu, semua sumberdaya diarahkan ke sana.”
prioritas, disusul taman nasional model, taman nasional mandiri, dan kini, ada juga KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi). “Itu semua request, entah dari Departemen Kehutanan maupun dari luar, entah LSM atau dari luar negeri….” Jadi, Indra menuturkan, sementara fondasi lima taman nasional pertama belum mantap, disusul 11 taman yang baru. Bisa dibayangkan, dalam tiga dekade dengan banyak program pendek-pendek. “Setiap judul (program-red) paling lama tiga atau empat tahun.” Pengelolaan taman nasional memang didasarkan pada rencana pengelolaan taman nasional atau RPTN. Sayangnya, RPTN itu tak mangkus. “Betul, ada peraturan bahwa taman nasional dikelola
Indra memaparkan, RPTN tidak semantap GBHN untuk
mencapai tujuan pengelolaaan. Akibatnya, setiap kepala taman nasional menempuh jalan sesuai pengalamannya. “Intinya, pengaruh latar belakang dan
kepala balai berpengaruh terhadap arah pengelolaan taman nasional tidak menjadi persoalan. “Sebenarnya, itu tidak salah, karena negara pun sekarang begitu juga, “lanjut Indra, “setiap presiden punya rencana program.” Hanya saja, kepala balai tak memiliki jangka waktu yang pasti. “Kalau presiden ada masa periode, sehingga bisa merencanakan, dan pada akhir pemerintahannya bisa dilihat capaiannya.” Hal itu berbeda dengan kepala
kepala sub-bagian tata usaha (KSBTU). “Saat itu, saya punya cita-cita, dan baru tahun ke-5 atau ke-6 bisa terlaksana,” papar Indra, “tapi, kalau hanya 6 bulan, satu atau dua tahun?” Banyak bekerja terkait sumber- daya alam, flora-fauna, Indra mengatakan, selama ini belum terpikirkan secara matang ten- tang pengelolaannya. Ihwal pe- ngelolaan spesies, misalnya, belum lama baru ada rencana strategis badak, gajah, harimau dan banteng. “Sebelumnya, tidak ada. Bagaimana penerapannya,” tanya Indra, “coba lihat anggaran untuk pengelolaan spesies. Berapa persen sih dananya?” Berbekal pengalaman yang hampir seusia taman nasional pertaman itu, Indra mengajak semua pihak berembuk untuk mencari pengelolaan berlanggam Indonesia, pengelolaan yang tidak dilesakkan dari luar. “Agar ada bentuk pengelolaan
Lima bentang alam, Leuser, Ujung Kulon, Gede Pangrango, Baluran dan Ujung Kulon, bisa dipandang sebagai perintis sebuah kawasan untuk kebanggaan bangsa yang menghampar di Khatulistiwa: taman nasional. Sebuah taman yang berada di garis depan bagi bangsa ini dalam menaungi sejarah alam
Taman Nasional Gunung Leuser Seluas sejuta hektar, Leuser hanya diurus oleh 198 personel. Polisi hutan sebagai tenaga utama pengamanan kawasan hanya berjumlah 69 orang. Pengendali ekosistem hutan (PEH) dan penyuluh, yang menjadi ujung tombak secara teknis, hanya berjumlah 16 orang. Dari jumlah itu, sebagian disibukkan perkara non- teknis. Hampir 70persen pegawai Leuser berumur lebih dari 40 Taman Nasional Ujung Kulon Letusan Krakatau pada 1883 menimbulkan ombak tsunami setinggi pohon kelapa menyapu bersih tepi barat Pulau Jawa. Beberapa tahun kemudian, tangan alam memulihkan degup kehidupan kawasan yang kini dikenal sebagai Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Taman Nasional Ged Pamornya sebagai kawasan p pendaki untuk menjelajahi pun orang mengunjungi Taman Na pendakian, pendidikan maupun Banyaknya pengunjung mem Dengan bantuan para sukarela menyiangi reja-reja yang dibaw 83.3 tahun dan sedikitnya 35 orang memasuki masa pensiun pada lima tahun ke depan. Selama 5 tahun terakhir, pegawai baru hanya satu sampai empat orang per tahun. ”Ke depan PEH harus fokus, maksimal 4 tahun harus naik pangkat. Saya kecewa ada tenaga fungsional yang sampai belasan tahun tak naik pangkat. PEH harus laksana pawang yang memberi kasih sayang pada spesies,” terang Harijoko, kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Pengunjung Bukit Lawang, Leuser, seusai dilanda banjir bandang (Pengunjung Nusantara maupun Mancanegara) 3.593 5.446 Pegunjung Gede Pangrango Mengunjungi Taman ini perlu ongkos besar. Biaya dari simpang PLTU Labuan ke Kecamatan Sumur, Pandeglang, 77.883 Banten, sebesar Rp25.000. 73.212
Kulon dari Sumur memang pilihan yang masuk akal. Dari Labuan, carter kapal cepat berpenumpang 8 orang mencapai Rp3.000.000 per hari, sementara carter kapal nelayan, berkapasitas 25 orang, dari Sumur bertarif Rp1.700.000 per hari. Pengunjung Ujung Kulon 3.635 3.197 1.051 2.087 2004 2005 2006 22 2.071
2007 2008 2004 2.368 2.285 2.511 2005 2006 2007 2008 2004 2005 200
Taman Nasional Komodo e Pangrango pegunungan menarik ribuan ncak Gede Pangrango. Ribuan asional ini, baik untuk rekreasi, n penelitian. bawa dampak lain: sampah. wan, Taman Nasional ini sibuk wa para pengagumnya.
69.937
Taman Nasional Baluran Saat zaman sedang digulung gelombang pemanasan global, Baluran sebenarnya gudang informasi ihwal cara satwa liar bertahan hidup di tanah kering. “Sayangnya, sampai kini belum ada yang meneliti,” ujar Agus Bambang Haryono, kepala Bagian Tata Usaha Taman Nasional Baluran. “Banteng-banteng di Baluran juga lebih besar, gempal, dan tangguh, dibandingkan dengan banteng di Taman Nasional Alas Purwo,” terang Mahrudin, seorang polisi hutan Baluran. Pohon-pohon yang bertajuk ringan memudahkan aktivitas mengamati burung. Sementara di lain tempat seperti mengais sepotong jarum dalam rimbunan jerami, menemukan merak dan ayam hutan di Baluran segampang menjumpai ayam di jalanan kampung. Pengunjung Baluran Menapaki waktu dua jam lebih awal ketimbang empat saudara kembarnya yang lain, Taman Nasional Komodo seperti menjemput masa silam. Di sini, biawak purba, Varanus komodoensis, masih berkesempatan untuk tetap menghiasi Bumi. Dengan Labuan Bajo sebagai pintu gerbang Pulau Flores, citra Komodo tergantung pada ibukota Manggarai Barat itu. Namun kota itu tak mampu menampilkan keelokannya. Pantai dan lautnya tidak menginspirasi kota itu dalam menata kawasannya. Kesan kotor dan kumuh terlihat di sudut- sudut jalan. Tak hanya itu, ”Bisnis pariwisata pun telah banyak jatuh ke tangan orang asing, seperti hotel, kapal pesiar dan guide master,” tutur Condo Subagyo, pemilik CNDive yang telah bermukim di kota ini sejak 1982. Jika tidak ada perhatian dari pemerintah setempat, pemodal 67.980 asing akan menguasai gerak laju pariwisata Labuan Bajo dan Komodo.
21.766
17.347 8.747
06 2007 2008 2004 11.281 9.899 10.192 2005 2006 2007 8.946 2008 2004 2005 6.773 8.035 2006 2007 2008 23
Penunjukan Kawasan Hutan Implikasinya bagi Hutan Konservasi TN Gede Pangrango Silang pendapat dari penunjukan baru kawasan hutan memunculkan antinomi hukum. enunjukan kawasan hutan menjadi salah satu bagian dari proses perubahan fungsi hutan. I Gusti Nyoman Andila SH, MM PP No. 68/Tahun 1998, tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian alam (KPA). P Undang-Undang No. 41/Tahun 1999, tentang Kehutanan, Pasal 6, menyebutkan kawasan hutan mempunyai tiga fungsi pokok: konservasi, lindung dan produksi Perubahan didasarkan pada kriteria keadaan dan sifat fisik wilayah, topografi, jenis tanah, iklim, pengaturan tata air, serta pertimbangan lainnya. Penunjukan kawasan hutan dapat juga disebabkan adanya revisi dan/atau penyusunan tata ruang wilayah provinsi ataupun kabupaten. Selain itu, ada juga lahan non-kawasan hutan yang kemudian menjadi kawasan hutan. Ini, misalnya, lahan kompensasi dari pinjam-pakai kawasan hutan atau areal pengganti dalam tukar-menukar kawasan hutan. Secara operasional, penunjukan diatur dengan Kepmenhut No. 32/Tahun 2001, tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, dan PP No. 44/ Tahun 2004, tentang Perencanaan Kehutanan, serta 24 Antinomi Hukum Dinamika pengelolaan kawasan hutan berakibat pada perubahan status dan fungsi kawasan hutan. Hutan konservasi juga tidak luput dari perubahan yang berdampak pada penambahan areal, atau juga sebaliknya, pengurangan kawasan. Perubahan status dan fungsi kawasan hutan diteruskan dengan penunjukan dan penetapan kawasan dan fungsi hutan secara parsial. Di samping itu, ada pula penunjukan secara provinsial, baik akibat padu- serasi TGHK dengan RTRWP ataupun karena review RTRWP. Tak jarang penunjukan terjadi pada kawasan hutan yang telah ditunjuk; bahkan pada kawasan yang telah ditetapkan secara parsial. Misalnya, penunjukan semula sebagai fungsi hutan produksi, diganti dengan penunjukan baru menjadi hutan konservasi, atau sebaliknya. 
Dampaknya, penunjukan justru membawa kompleksitas dan
Menanggapi dilema hukum itu, dalam penyegaran Biro Hukum dan Organisasai Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, Profesor Maria Soemardjono menyatakan, izin-izin pemanfaatan kawasan hutan yang semula berdasarkan fungsi hutan adalah sah. Jadi, penunjukan fungsi hutan yang baru, berubah menjadi hutan konservasi misalnya, izin pertama masih tetap sah sampai jangka waktunya. Departemen Kehutanan lazim mengambil langkah-langkah pe- nyesuaian tanpa merugikan pihak ketiga. Bila perizinan berada dalam kawasan konservasi, bisa dilakukan pendekatan kolaboratif berdasarkan Peraturan Menteri No. 19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
tidak hanya terbatas secara tersurat, melainkan juga secara tersirat, sehingga dapat menciptakan dan menjaga kepastian hukum. Hutan Konservasi Dalam Penunjukan Sementara tata batas belum dapat dilakukan, lalu muncul pertanyaan bagaimana posisi kawasan hutan yang baru pada tahap penunjukan, khususnya hutan konservasi? Menurut Pasal 1 butir 3, UU No. 41/Tahun 1999 bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Itu artinya, kawasan hutan pada tahap penunjukan adalah sah secara hukum. Atas persoalan ini, Menteri Kehutanan melayangkan surat kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan No. S. 426/Menhut-VII/2006 tanggal 12 Juli 2006. Surat itu menekankan, kawasan hutan pada tahap penunjukan telah sah dan telah berlaku dengan sejumlah pertimbangan.
tentang Perencanaan Kehutanan, Pasal 18 Ayat 2 menjelaskan penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan RTRWP dan/atau padu-serasi.
penunjukan adalah penetapan awal fungsi suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, yang secara spasial dituangkan dalam peta penunjukan dalam skala tertentu, dilengkapi dengan informasi posisi geografisnya. Kelima, berdasarkan pengertian Pasal 1 butir 3 UU No. 41/Tahun 1999 dapat disimpulkan, meski belum ditata batas dan ditetapkan, statusnya tetap sebagai kawasan hutan. Soalnya, pemerintah akan menerapkan berbagai kegiatan, di antaranya penyusunan unit kesatuan pengelolaan hutan, pemberian izin pemanfaatan, dan pengelolaan hutan yang berkekuatan hukum tetap. 25
Terakhir, saat ini berkembang pendapat di kalangan aparat hukum bahwa kawasan hutan yang belum ditata batas dan ditetapkan tidak operasional dan tidak dapat diterapkan di lapangan, sehingga tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam upaya penegakan hukum. Yüklə 0,62 Mb. Dostları ilə paylaş:
|