Fakultas hukum universitas indonesia
Yüklə 0,54 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- II MANNING.
- V.ECONOMIC REGULATION
- VI.MODULE PRIVATE MARITIME LAW
- ECONOMIC REGULATION
- 1. Liability and Its Limitation
|
HUKUM MARITIM Oleh Hj. Chandra Motik Yusuf, SH., MSc. PhD. 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ( FH UI ) SYLLABUS SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2011 Mata kuliah : HUKUM MARITIM Periode kuliah : Februari s/d Juni 2011 Pengajar : Chandra Motik Yusuf, SH, MSc. PhD Tujuan Mata Kuliah : Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengertian tentang masalah-masalah yang bersangkut paut dengan Hukum Maritim termasuk Angkatan Laut. Peninjauan akan dilakukan baik dari sudut hukum nasional Indonesia, maupun dari ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional dan praktek-praktek yang kini sedang berlangsung. Akan ditinjau secara umum pengertian pengangkutan laut, baik mengenai pengangkutan barang, maupun orang, dokumen-dokumen yang diperlukan bagin suatu kapal sebelum dapat beroperasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat berusaha dalam bidang pengangkutan laut; kedudukan nahkoda, awal kapal dan penumpang laut, liku-liku mengenai charter party, voyage charter, dan time charter, ketentuan-ketentuan khusus mengenai pengangkutan barang konosemen (Bill of Lading); juga akan ditinjau ketentuan-ketentuan khusus mengenai pengangkutan orang; hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi tabrakan kapal dan kapal karam; dan kerugian laut. Dan juga akan disinggung mengenai organisasi/wadah persatuan (perkumpulan) yang dalam praktek berkepentingan dengan pengangkutan laut seperti INSA, KPI, PT. PANN dll. Sarana_yang akan Digunakan Selama satu semester gasal tahun akademis ini akan dipakai beberapa sarana : 1. Pemberian kuliah sebanyak kurang lebih 13 kali selama satu semester bulan Februari s/d Juni 2011. 2. Melaksanakan pekerjaan rumah. 3. Memberikan responsi/test. 4. Mengadakan ujian akhir semester. Buku Bacaan Utama/Reference 1. M. Husseyn Umar, SH, Chandra Motik Yusuf, SH. Peraturan Angkutan Laut Dalam Deregulasi. 2. Mr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Hukum Laut Bagi Indonesia, sumur Bandung – 1961 3. Prof. R. Soekardono, SH Hukum Perkapalan Indonesia, Penerbit Dian Rakyat, 1969 4. Lane C. Kendall – The Business of Shipping – Carnell Maun e Press, Inc, Cambrige 1976, Maryland. 5. Himpunan Konvensi/Peraturan International tentang Hukum Laut, Jilid I oleh Chandra Motik Yusuf, SH. 6. Himpunan Konvensi/Peraturan International tentang Hukum Laut, Jilid II oleh Chandra Motik Yusuf, SH. 7. Himpunan Konvensi/Peraturan International tentang Hukum Laut, Jilid III oleh Chandra Motik Yusuf, SH. 8. Wiwoho Soedjono, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut, PT. Bina Aksara, 1982. 9. Selamatkan Indonesia – LSKPI – Lembaga Studi Komunikasi Pembangunan Indonesia – 2000. 10. Manajemen Otonomi Daerah – LSKPI – Lembaga Studi Komunikasi Pembangunan Indonesia – 2001. 11. Serba Serbi Konsultasi Hukum Maritim, Jilid I, oleh Chandra Motik Yusuf, SH, MSc. 12. Serba Serbi Konsultasi Hukum Maritim, Jilid II, oleh Chandra Motik Yusuf, SH, MSc. 13. Serba Serbi Konsultasi Hukum Maritim, Jilid III, oleh Chandra Motik Yusuf, SH, MSc. 14. Peningkatan Peranan Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Perhubungan Laut (Lokakarya) oleh Lembaga Bina Hukum Laut. Chandra Motik Yusuf, SH. 15. Menyongsong Ombak Laut. Oleh Chandra Motik Yusuf, SH. Genta Sriwijaya 2003. 16. Makna Laut Bagi Indonesia – Chandra Motik Yusuf – 2008. 17. Bunga Rampai Hukum Maritim & Laut Indonesia, Jilid 1 oleh Chandra Motik Yusuf, SH. 18. Bunga Rampai Hukum Maritim & Laut Indonesia, Jilid 2 oleh Chandra Motik Yusuf, SH. 19. Bunga Rampai Hukum Maritim & Laut Indonesia, Jilid 3 oleh Chandra Motik Yusuf, SH. 20. Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan dan artikel terkait.
2. The Law of Admiralty olhh Gilmoro & Black Pembagian Kuliah : 1. Kuliah ke I :- Pendahuluan 2. Kuliah ke II :- Pengantar Umum - RUU Kelautan - Organisasi yang terlibat dalam Praktek Hukum Laut Pengangkutan Laut
Kapal Laut: - Pengertian - Cara Pendaftaran - Dll
- Freigh Forwarding, EMKL, Stevedoring, Perveeman, Talling Company, Marine Cargo Surveyor, dIl 6. Kuliah ke VI :- Nahkoda :- Anak Buah Kapal - Perjanjian Kerja Laut
- Pengangkutan Penumpang lewat Laut 8. Kuliah ke VIII : Tentang Charter Kapal 9. Kuliah ke IX :- Tentang dokumen Angkatan dalam Teori dan Praktek 10. Kuliah ke X :- Tentang Dokumen Angkutan dalam teori dan praktek 11. Kuliah ke XI :- Tentang Petanggungan jawab di Dalam Pengangkutan dalam Pengangkutan dalam Pengangkutan dalam teori dan praktek
13. Kuliah ke XIII :- Multimoda Transport Idem 14. Kuliah ke XIV :- Kasus-kasus Maritim 15. Kuliah ke XV :- Ulangan Semua Bahan Kuliah Catatan : › Bahan-bahan kuliah dapat diambil pada pengajar oleh ketua kelas dimana mahasiswa dapat memfotocopynya. › Mengenai jadwal isi kuliah dapat berubah sewaktu-waktu.
PUBLIK MARITIME LAW :
MODUL PRIVATE MARITIME LAW :
RELATED ASPECT MARITIME LAW (HUKUM MARITIM LAINNYA) :
Pembuatan perundang – undangan di atas adalah merupakan pekerjaan raksasa, namun bukan tidak mungkin hal di atas dapat dikerjakan bersama – sama bahu membahu dengan melepaskan segala kepentingan masing – masing. Patut pula dicatat bahwa ternyata negara Indonesia masih belum meratifikasi 54 buah konvensi internasional dibidang maritime baik yang dikeluarkan oleh IMO maupun badan internasional lainnya (informasi kami dapat dari DR. Yansen Sinaga MSc, MBA, ADU) (terlampir). Menurut kami, sudah selayaknyalah jika konvensi – konvensi internasional tersebut secepatnya diratifikasi oleh Indonesia.
Untuk menunjang Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, maka diperlukan adanya mahkamah (atau) peradilan maritim (di dalam rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Maritim Indonesia, para peserta rapat masih belum sepakat untuk menamakan apakah peradilan maritim atau mahkamah maritim). Di dalam prakteknya, ternyata masalah – masalah maritim agak sulit untuk ditangani, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang amat kurang memahami hukum maritim). Untuk itu perlu diwujudkan suatu peradilan “khusus” yang memahami masalah tersebut dan sudah sepantasnya hal di atas diwujudkan, apalagi bila memandang bahwa negara Indonesia adalah negara maritim dengan wilayah perairan terluas di dunia. Cita – cita kami, lembaga peradilan maritim dalam bentuk idealnya adalah seperti Maritime Court di Inggris dimana sebagai embrio dari lembaga tersebut adalah “Mahkamah Pelayaran” yang sebelumnya harus ditingkatkan kedudukan dan kewenangannya (saat ini secara struktural berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1998 yang merupakan peraturan pelaksanaan daripada pasal 93 (2) Undang – Undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran kedudukan lembaga tersebut berada dibawah Menteri Perhubungan //Eksekutif dan kewenangannya hanya memberikan sanksi administratif saja). Pada beberapa waktu yang lalu saat kami sebagai anggota Tim dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang membahas mengenai lembaga Mahkamah Pelayaran, para anggota menyetujui adanya peningkatan kedudukan dan kewenangan dari lembaga diatas dengan melihat “celah” sebagai payung yang ada yaitu menggunakan pasal 13 Undang – undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (dengan redaksional : Badan – badan peradilan khusus didamping badan peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang – undang). Badan peradilan khusus tadi pertama kali bisa “dimungkinkan” untuk ditempatkan sebagai bagian dari pada Pengadilan Negeri (seperti Pengadilan Niaga) sambil menunggu sementara waktu pada hakim dididik untuk memahami hukum maritim. Setelah Sumber Daya Manusia-nya dapat ditingkatkan dan perangkat hukum lainnya dibenahi, maka badan peradilan tersebut dapat disejajarkan dengan 4 buah peradilan yang sudah terbentuk berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang – Undang No. 14 tahun 1970 yakni peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. Jakarta, 02 Maret 2009 DR. Chandra Motik Yusuf, SH., MSc. HUKUM LAUT (DALAM ARTI KATA LUAS) Hukum Laut Publik Hukum Laut Perdata (Law of the Sea) (The Law of Admiralty/Maritime Law.) Publik Maritime Law : Private Maritime Law
MARITIME LAW II MANNING.
MARITIME LAW II POLLUTION
V.ECONOMIC REGULATION
VI.MODULE PRIVATE MARITIME LAW
NAVIGASI :
Di dalam Navigation Aids diatur mengenai sarana bantu laut untuk navigasi, pengoperasiannya, tanggung jawab pihak yang berwenang atas kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh sarana bantu navigasi yang salah atau keliru antara lain: Visual aids yaitu sarana bantu navigasi pelayaran yang dengan penampilan warna, bentuk bangunannya, warna suara dan irama suaranya dapat membantu navigator untuk menentukan posisi kapal, haluan kapal yang aman atau memperingatkan navigator terhadap bahaya atau rintangan pelayaran.
Di dalam pilotage di atur organisasi dan administrasi Pemanduan antara lain :
Atau pencegahan tabrakan di laut. (Keppres No. 50/72 mengenai ratifikasi collision regulation 1972). Di dalam Prevention of collision at Sea diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tabrakan di laut.
Mengenai antara lain :
Atau Komunikasidinas Bergerak Pelayaran, Satelit dan Keselamatan Navigasi :
(Pencarian & Penyelamatan di laut). Dimana mengatur mengenai :
Search and Rescue di laut adalah pencarian dan pemberian pertolongan yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menyelamatkan dan memberikan pertolongan kepada orang dan material yang hilang atau di khawatirkan hilang dalam suatu peristiwa kecelakaan dan bencana kapal di laut.
Atau aspek – aspek hukum publik dari salvage and wrecks dimana diatur :
II Manning atau Pengawakan Kapal.
Dimana disini diatur mengenai keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal.
Disini diatur ketentuan – ketentuan mengenai Nahkoda/ Master kemampuan Nahkoda dan perwira – perwira kapal. Peraturan ini merupakan satu paket dengan judul RUU tentang keselamatan kapal (Safety), Pengawakan dan keselamatan serta kesejahteraan awak kapal (manning). III. SAFETY : atau keselamatan. Seperti telah diuraikan diatas, disini sudah menjadi satu paket dengan judul RUU tentang keselamatan kapal. Diatur khususnya dalam Safety adalah :
Diatur antara lain :
Disini diatur mengenai hak negara pantai melakukan intervensi terhadap kapal yang melakukan pencemaran di laut lepas. Yaitu antara lain :
Diatur mengenai tanggung jawab dan kompensasi antara lain :
Pengaturan mengenai penata – usahaan serta prosedur pengadaan kapal. Peraturan pendaftaran kapal dan balik nama kapal yang sekarang berlaku adalah : Peraturan pendaftaran kapal dan balik nama dari ordonansi tanggal 4 Februari 1933 stbl 41 yang diubah dengan Ordonansi No. 1 dan mulai berlaku 1 April 1938.
Diatur disini mengenai hipotik atas kapal laut & penahanan barang.
disini diatur tanggung jawab baik dari pemilik kapal, Charterer maupun insurance dan Salvor. Dan seberapa jauh batas tanggung jawab tersebut untuk semua tuntutan maritime.
MARITIME LAW : That system of law which particulary relates :
And an important branch of the commercial code / law of maritime nations; Devided in to a variety of departement such as :
Dari gambaran yang di kemukakan diatas jelaslah bahwa hukum maritime meliputi tidak saja hal –hal yang menyangkut kapal laut, tetapi juga kepelabuhan / galangan kapal ( maritime perkapalan) baik dipilih hukum perdata maupun hukum publik. - Black’s Law Ditionary- Sumber – Sumber Hukum Maritim :
Sumber – sumber Peraturan Hukum Pengangkutan Laut Indonesia antara lain:
b). Undang – Undang No. 4 tahun 1960. Tentang Perairan Indonesia. c). Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962. Tentang Lalu Lintas Laut Damai d). Keputusan Presiden No. 15 / 1971. Tentang Wewenang Pemberian Izin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan air asing dalam wilayah perairan Indonesia.
PP No. 70/1996 tentang Pelabuhan. PP No. 1/ 1998 tentang Mahkamah Pelayaran.
Yüklə 0,54 Mb. Dostları ilə paylaş:
|
